Ombudsman Kecam Penangkapan Puluhan Warga Wadas, Sudah Lepas Kontrol

2. SOP dan kode etik polisi akan dicek ulang

Ia pun menyoroti tindakan pengamanan oleh pihak kepolisian dalam proses pengukuran lahan penambangan material andesit untuk Bendungan Bener. Sesuai Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ia berwenang melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (Own Motion Investigation) mengenai dugaan maladministrasi.

Berdasarkan undang-undang, Ombudsman dapat meminta klarifikasi dari instansi terkait, baik polisi, pemerintah daerah, kementerian maupun Kantor Pertanahan.

"Berdasarkan info masyarakat, proses pengamanan oleh kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener pada Selasa, 8 Februari 2021 hingga hari ini, diduga terdapat tindakan tidak patut dan berpotensi maladministrasi. Kita minta polisi bertindak humanis," tegasnya. 

Lebih lanjut, Farida menyampaikan harusnya aparat kepolisian memberikan perlindungan bagi warga Wadas sehingga tetap merasa aman dan bukan malah melakukan tindakan sebaliknya. 

Ia juga akan meminta klarifikasi dari unsur kepolisian guna mengecek ulang standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik yang dijalankan di kawasan proyek pembangunan Bendungan Bener.

"Kamis besok kita akan panggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi. Karena sebetulnya aparat kan dibekali aturan kode etik dan perilaku. Nah, kalau ditemukan pelanggaran di Desa Wadas, Propam harus segera melakukan penindakan," terangnya.

3. Propam diminta selidiki pelanggaran personelnya

Ia menyatakan dengan jargon Presisi dan Humanis yang terus-menerus didengungkan, Polri mestinya terbuka dengan berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Polisi juga perlu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

"Makanya kita akan cek tingkat pelanggarannya di lokasi kejadian seperti apa. Kalau memang ada, ya penyidik Propam harus menyelidiki pelanggaran perilaku dan etika. Irwasda juga diimbau terbuka dengan hasil pemeriksaannya," tegasnya.