Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 yang digelar saat pandemik COVID-19 terus menimbulkan polemik di Jawa Tengah. Kali ini, giliran warga Nahdliyin yang beda pendapat mengenai tahapan Pilkada yang sedianya akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.
Baca Juga: Pilkada 2020 di Jateng, 6 Daerah Calon Tunggal, 1 Orang Positif Corona
1. Ansor Jateng minta pemerintah tunda Pilkada 2020
Ketua Anshor Jateng bertemu Paus Fransiskus. IDN Times/Istimewa Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Sholahudin Aly menyatakan mestinya pemerintah menunda kontestasi Pilkada serentak 2020 karena harus ada kajian ulang untuk mengatur penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi peserta Pemilu.
"Kita telah meminta pemerintah mempertimbangkan untuk ditunda. Mengingat Jateng ini kan termasuk daerah dengan angka COVID-19 tertinggi. Apalagi, ada penyelenggara pemilu di Boyolali terpapar COVID-19," ujar Gus Sholah, sapaan akrabnya saat dikontak IDN Times, Kamis (24/9/2020).
2. Kalau pemerintah gak siap, gak usah dipaksakan
Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti) Pihaknya menegaskan pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu tak perlu memaksakan Pilkada serentak 2020 digelar saat pandemik COVID-19. Ia mengingatkan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan yang mampu menjaga kesehatan warganya.
"Mumpung ini masih ada waktu. Paling tidak penyelenggara pemilu dan Forkominda terbuka kesiapannya kayak apa. Kalau gak siap jangan dipaksakan. Ketimbang mengorbankan keselamatan warga. Kalau digelar Pemilu, harus ada protokol dengan ketat," urai Gus Sholah.
3. Penyelenggara pemilu dan Forkominda harus menjamin keselamatan warga
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal) Menurutnya yang harus dilakukan penyelenggara pemilu adalah terkait kesiapannya dalam menghadapi penularan COVID-19. Jajaran penyelenggara pemilu dan Forkominda harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.
"Jaminannya kayak apa. Ini penting untuk diperjelas oleh masyarakat agar kekhawatiran dan ketakutan pandemik tidak terjadi. Nah, sekarang tinggal pemerintah harus bersikap yang terbaik," bebernya.
Lebih jauh lagi, ia menganggap penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak serta-merta bisa menjamin bahwa masyarakat akan tetap mematuhi protokol kesehatan virus corona.
Justru, ia bilang, situasinya saat ini sudah bertambah parah. Sebab, belakangan ada anggota dewan yang menggelar konser ketika masa pandemik COVID-19.
"Kita lihat saja ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan selalu muncul. Kalau situasi pandemik aja banyak yang melanggar, apalagi ketika Pilkada berlangsung. Saat masa kampanye gak akan menjamin mereka patuhi protokol kesehatan. Malahan sekarang situasinya tambah parah karena ada anggota dewan yang menggelar konser dangdut," ujar Gus Sholah.
Baca Juga: Coklit Selesai, KPU: DPS Pilkada 2020 di Jateng 15.559.287 Jiwa
