Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Menjelang pendaftaran capres, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah mengaku berusaha maksimal untuk mengantisipasi potensi perpecahan di tengah masyarakat. Ormas sayap Nahdlatul Ulama (NU) tersebut menganggap masyarakat Jawa Tengah rawan terpecah belah akibat penggunaan politik identitas.
Baca Juga: Gercep! PKB Jateng Sasar Millennial Jateng Menangkan Pasangan AMIN
1. GP Ansor ajak warga Jateng pakai hak pilih yang rasional
Pelantikan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumut (IDN Times/Arifin Al Alamudi) Ketua GP Ansor Jateng, Sholahudin Aly mengatakan, pihaknya akan melakukan edukasi politik kepada warga Jateng agar menghindari penggunaan politik identitas selama kontestasi Pilpres 2024 berlangsung.
Setidaknya, menurut Gus Sholah, warga Jawa Tengah mulai belajar untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. "Kita akan lakukan edukasi politik ke warga agar memakai hak pilihnya yang rasional dan menjauhi politik identitas. Paling tidak itu cara yang kami lakukan supaya bisa mengerem politisasi agama dan politik identitas," tutur Gus Sholah saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (16/10/2023).
2. Saatnya pilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya
Ilustrasi pemilu. (ANTARA FOTO/Reno Esnir) Ia mengungkapkan GP Ansor telah memerintahkan kepada semua personelnya terutama menyarankan warga Jateng untuk memilih sosok pemimpin dengan melihat track record-nya.
Soal konflik bacawapres koalisi perubahan, sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang kian memanas, Gus Sholah berkata GP Ansor sepakat untuk mengikuti arahan Ketum GP Ansor.
"Kita diminta bijak memilah memilih calon pemimpin. Dan melihat rekam jejak setiap calon pemimpin. Artinya kita tetap ngikut arahan ketua umum saja. Sebab kami bagian dari dari beliau. Kami tetap satu komando menunggu arahan pusat," tegasnya.
3. GP Ansor bendung politik identitas dengan acara majelis
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Lebih lanjut, ia juga mengimbau setiap personel GP Ansor kabupaten/kota guna menangkal politik identitas dengan mempertanyakan acara-acara majelis sampai tingkat desa. Adanya acara majelis diharapkan bisa membendung penggunaan politik identitas sekaligus mengantisipasi benturan antar golongan agama.
"Kan teman-teman di daerah punya rutinan majelisan. Ada di tiap kabupaten/kota. Artinya majelis ini cukup bisa membendung dan mengerem politik identitas. Soalnya politik identitas ini kan dikhawatirkan tidak sekedar berbeda pendapat. tapi beda keyakinan yang bisa mengarah pada benturan yang mengatasnamakan agama bahkan bisa rela membunuh. Itulah yang sangat berbahaya," terangnya.
Baca Juga: Projo Jateng Sepakat Usung Prabowo-Gibran: Kami Tegak Lurus Pada Jokowi!
