Turun ke Jalan, Ratusan Petani Hutan di Blora Dukung KHDPK

1. Desak DPRD dan pemkab mendukung KHDPK

Suprapto salah satu ketua KTH mengatakan, agar program KHDPK ini segera di sosialisasikan ke bawah, sebab dia memandang kebijakan KHDPK ini lebih berpihak kepada masyarakat dan memberikan kepastian akses legal pengelolaan lahan hutan ke masyarakat. 

"Kami mendesak agar DPRD dan Pemkab Blora mendukung program KHDPK diterapkan dan segera disosialisasikan ke bawah," kata Suprapto, Rabu (20/7/2022). 

Dia berpandangan KHDPK ini adalah salah satu akses pengentasan kemiskinan masyarakat pinggir hutan yang selama ini tidak memiliki tanah atau sawah.

"Kita mendukung SK 287 tentang KHDPK untuk diterapkan. Sehingga kita yang hidup di pinggir hutan juga mempunyai kemanfaatan pengelolaan hutan sosial. Tidak hanya berperan ikut menjaga hutan saja," kata.

Yadi, salah satu petani hutan di Desa Kalisari, Kecamatan Randublatung mengatakan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir luas lahan pertanian yang dia garap di hutan semakin hari semakin menyusut. Penyebabnya salah satunya adalah ulah oknum nakal Perhutani yang memetak - metakkan lahan hutan kemudian menyewakan kepada petani kaya atau pemodal besar.

"Dulu bisa menggarap 1 hektar, sekarang 200 meter persegi saja tidak ada. Ada oknum dari mandor hutan (perhutani) yang membagi atau memetak-metakkan lahan, sekarang semua orang bisa garap lahan itu (hutan sosial). Padahal saya juga bayar pajak. Saya orang yang tinggal di kawasan hutan," tambahnya.