Pilkada 2020 Purbalingga: Oji-Zaini Bawa Gugatan ke MK, Tiwi-Dono Siap
Kalah dan tak terima proses Pilkada 2020 diklaim bermasalah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Purbalingga, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga telah menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020, Selasa (15/12/2020). Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono) unggul dengan raihan suara 54,74 persen. Sementara pasangan Muhammad Zulhan Fauzi-Zaini Makarim Supriyatno (Oji-Zaini) mendapat 45,26 persen.
Namun, sesaat rapat pleno sebelum berakhir, saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Oji-Zaini, Sukhedi menolak menandatangani berita acara rapat pleno tersebut. Ia menolak berita acara atas seizin pasangan calon (paslon).
Baca Juga: Lewat Instagram, Bupati Purbalingga Umumkan Positif COVID-19
1. Paslon Oji-Zaini laporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu
Sukhedi menolak menandatangani berita acara lantaran ada dugaan sejumlah kasus yang hingga kini belum tuntas di tingkat Bawaslu setempat. Kasus yang dimaksud antara lain dugaan pelibatan aparatur sipil negara (ASN) oleh calon bupati petahana, politisasi bantuan sosial, dan gelontoran dana pemerintah untuk menggerakkan para kepala desa.
“Bahwa proses dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU kami menerima itu. Tetapi yang sedang tidak kami terima itu proses panjang selama masa kampanye. Di sana ada beberapa hal yang mengganjal terutama soal keterlibatan struktur pemerintahan dari mulai eselon I sampai dengan RT (red: rukun tetangga),” jelasnya.
Ia mengklaim, kubunya menemukan indikasi pemanfaatan bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk kepentingan paslon petahana. Temuan tersebut masih diproses di Bawaslu.
Selain itu, Sukhedi juga menyatakan menemukan praktik kucuran dana sosialisasi Pilkada 2020 kepada kepala desa sebesar Rp7 juta, yang mengindikasikan untuk sosialisasi kepada salah satu paslon saja.
“Ini yang bagi kami perlu saya sampaikan untuk menjadi pendidikan politik masyarakat Purbalingga. Bahwa kalah menang itu hal yang biasa dari suatu perhelatan, tetapi ada hal-hal yang harus kita koreksi, yaitu tentang proses itu menjadi sesuatu yang bisa diterima semua pihak. Saya lebih melihat di prosesnya bukan hasil,” ujar dia.
Baca Juga: Tiwi-Dono Unggul, Partisipasi Pemilih di Purbalingga 73,26 Persen