Bawaslu Ajak Masyarakat Perangi Hoaks di Pilkada Semarang 2024
Ilustrasi hoaks (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya Sih...
- Bawaslu Kota Semarang mengajak masyarakat untuk memerangi hoaks selama Pilkada 2024 dengan memperbanyak konten kreatif dan edukatif.
- Anggota Bawaslu juga menggugah keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran di internet guna mewujudkan Pilkada yang berintegritas.
- Dwijaya Suryaman, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Semarang, membekali jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam pengelolaan media sosial dan strategi pengawasan konten internet pada Pilkada 2024.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mengajak masyarakat untuk memerangi hoaks dan informasi bohong selama proses penyelenggaraan Pilkada 2024. Upaya yang dilakukan bisa dengan memperbanyak konten kreatif dan edukatif.
1. Minta masyarakat laporan dugaan pelanggaran
Petugas Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan pada proses coklit pemilih Pilkada 2024. (dok. Bawaslu)Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra Suryaman mengatakan, pihaknya juga menggugah keberanian masyarakat untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran di internet.
‘’Secara historis, isu negatif dan hoaks banyak bertebaran menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan. Maka itu, isu negatif dan hoaks perlu diantisipasi bersama untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas,’’ ungkapnya, Minggu (18/7/2024).
Kondisi ini karena setiap anggota Bawaslu dan jajarannya memiliki keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan di masyarakat. Sedangkan, penyebaran isu negatif dan hoaks ini dapat merusak demokrasi bangsa dan berpotensi mendegradasi kualitas pemilihan.
Baca Juga: Bawaslu Semarang Temukan Oknum PPK dan PPS Langgar Etika Pemilihan
2. Bekali panwascam pengelolaan media sosial
Bawaslu Kota Semarang sedang melakukan uji sampling dan pemeriksaan terhadap berkas pendaftar pantarlih. (dok. Bawaslu)Editor’s picks
Dwijaya yang juga sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kota Semarang menuturkan, pihaknya juga telah membekali jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam pengelolaan media sosial yang efektif dan efisien.
‘’Selain itu, pada kegiatan ini juga dijelaskan metode Prebunking dan Debunking untuk mencegah hoaks. Dengan begitu jajaran pengawas dapat menghasilkan konten yang edukatif dan kreatif untuk menangkal isu negatif dan hoaks,’’ jelasnya.
Selanjutnya, Dwijaya juga memaparkan mengenai strategi pengawasan konten internet pada Pilkada 2024. Ia menyampaikan, bahwa dugaan pelanggaran pemilu dapat terjadi di dunia maya, sehingga perlu kiranya untuk mengetahui strategi-strategi pengawasannya untuk diimplementasikan, salah satunya dengan melakukan patroli konten internet secara efektif dan efisien.
3. Pemkot Semarang miliki kanal aduan hoaks
Pixels.com / PixabaySementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, Soenarto mengatakan, persebaran hoaks menunjukkan tren yang signifikan, terutama menjelang Pemilu 2024.
‘’Isu-isu hoaks yang beredar didominasi oleh konten politik, dengan laporan menunjukkan peningkatan jumlah hoaks hingga 100 persen dibandingkan dengan Pemilu 2019. Banyak dari hoaks ini disebarkan melalui media sosial seperti TikTok dan Facebook, dengan TikTok menjadi platform utama untuk distribusi konten hoaks terkait pemilu,’’ katanya.
Melalui kanal Jejaring Pengawasan Fungsi Anti-Hoax Pemerintah Kota Semarang (Jaga Fakta), pemerintah melakukan langkah proaktif untuk menangkal berita bohong atau hoaks.
"Pemkot telah menyediakan nomor aduan terkait layanan yang ada di Jaga Fakta,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Tiga Kerawanan Pemilu yang Diantisipasi Bawaslu Banyumas
