Desa Moro Demak Jadi Contoh Kawasan Hasil Pengelolaan Sedimentasi Laut
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menghadiri acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Semarang, Kamis (25/4/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengembangan kawasan berbasis pengelolaan hasil sedimentasi laut secara berkelanjutan. Sebagai pilot project atau percontohan di Indonesia, proyek tersebut dilakukan di Desa Moro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
1. Implementasi kebijakan untuk lindungi dan lestarikan lingkungan laut
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menghadiri acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Semarang, Kamis (25/4/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program ke depan pihaknya akan membangun modeling dengan merevitalisasi Desa Moro Demak.
“Ini karena Demak selalu menjadi wilayah yang terdampak rob. Sehingga, pada revitalisasi akan dimulai dari pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kemudian, akan ada penanaman mangrove,” ungkapnya di sela Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Semarang, Kamis (25/4/2024).
Untuk diketahui, pilot project kawasan berbasis pengelolaan hasil sedimentasi laut secara berkelanjutan yang berlokasi di Desa Moro, Kabupaten Demak ini merupakan salah satu implementasi kebijakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
Hal tersebut mengacu dari Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut yang merupakan salah satu landasan hukum dalam pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Baca Juga: Rumah Warga Demak Masih Terendam Banjir, Jalur Pantura Mulai Dilewati
2. Pengelolaan sedimentasi laut bentuk pengendalian
Foto udara kondisi jalur utama pantura Demak-Kudus yang terendam banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024). Menurut data yang dihimpun BPBD Kabupaten Demak dari Rabu (13/3) hingga Senin (18/3) banjir yang kembali melanda Kabupaten Demak itu karena curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah tanggul sungai jebol sehingga mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir di 89 desa dari 11 kecamatan, 24.946 jiwa mengungsi, serta terputusnya jalur utama pantura Demak-Kudus. (ANTARA/Aji Styawan)Editor’s picks
Tujuan utama dari peraturan ini adalah mewujudkan laut yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi sumber daya laut untuk peningkatan pendapatan negara.
Sakti menjelaskan, pengelolaan sedimentasi di laut dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian.
“Sebab, di laut yang tidak dikelola dapat mengubah struktur dan bisa membahayakan alur pelayaran kapal nelayan. Maka itu, sebagai pilot project kami akan mengembangkan kawasan pesisir berbasis pengelolaan sedimentasi laut di Demak Jawa Tengah,” terangnya.
Dalam proyek tersebut KKP akan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait antara lain pemerintah pusat, pemda, perguruan tinggi, serta para mitra KKP.
Sementara, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno menyampaikan, beban pesisir Jateng saat ini cukup berat. Hal ini bisa jadi bahan diskusi bersama.
3. Dirjen PKRL targetkan penambahan kawasan konservasi baru
Pameran Menteri Kelautan dan Perikanan,Pameran Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Semarang, Kamis (25/4/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)“Masyarakat pantura, nelayan yang bekerja di sana perlu kita perjuangkan bersama. Namun, kita juga perlu menjaga kelestarian laut agar bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat di pesisir dan tetap menjaga keberlanjutannya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan, pada tahun ini pihaknya menargetkan penambahan kawasan konservasi baru seluas 200.000 hektare (ha). Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat implementasi desain kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta ha pada 2045 mendatang.
‘’Sementara dari sisi capaian, pada tahun 2023 lalu Ditjen PKRL berhasil mengantongi Rp707 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan tahun 2024, dari target PNBP Non-SDA sebesar Rp708 miliar, data per hari ini sudah tercapai Rp232 miliar atau 33 persen," tandasnya.
Baca Juga: Habis Banjir, Warga Demak Bergumul dengan Jalanan Rusak
