Formasi Hilang di Pendaftaran ASN, Guru Honorer Bahasa Daerah Protes
Para kepala sekolah dan guru peserta pelatihan beyond schooling merupakan konsep pendidikan di IKN (IDN Times/Ervan)
Intinya Sih...
- Guru honorer bahasa daerah mendesak pemerintah membuka formasi ASN 2024 sesuai bidang studi yang diampu.
- Formasi ASN untuk guru bahasa daerah hilang sejak 2021, diminta mendaftar ke dalam formasi Seni Budaya.
- Perubahan formasi penerimaan ASN berdampak pada perubahan kurikulum sekolah dan pelestarian bahasa dan budaya daerah.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Guru honorer bahasa daerah mendesak agar pemerintah membuka formasi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2024 sesuai dengan bidang studi yang diampu. Sebab sejak tahun 2021, formasi guru bahasa daerah hilang dari penerimaan ASN.
1. Tidak muncul di formasi ASN sejak 2021
Ilustrasi seleksi CASN (Dokumen)Wakil Ketua Asosiasi Guru Honorer Bahasa Daerah Seluruh Indonesia, Moh Wiji Arwan, menyatakan formasi ASN untuk guru mata pelajaran bahasa daerah tidak muncul sejak 2021. Dalam beberapa kali penerimaan ASN, guru bahasa daerah diminta untuk mendaftar ke dalam formasi Seni Budaya.
‘’Pemerintah menilai kedua mata pelajaran tersebut punya substansi yang sama, padahal sama sekali berbeda. Jika, guru bahasa daerah tetap dimasukkan ke dalam formasi Seni Budaya, bakal menambah panjang persoalan karena mempengaruhi profesionalisme guru serta kualitas pembelajaran yang dihasilkan,’’ ungkapnya dalam Diskusi Publik “Agar Bahasa Daerah Tak Hilang Arah: Mengawal Penuntasan Guru Honorer Bahasa Daerah 2024” secara daring, belum lama ini.
Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) itu, Wiji menjelaskan, dalam konteks pelajaran Bahasa Jawa, para guru yang diterima menjadi ASN Seni Budaya diminta untuk mengajar teater, seni rupa, seni musik, hingga seni tari. Padahal, semua itu tidak pernah dipelajari sejak kuliah dan menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Perjuangan kami ini lebih dari soal kesejahteraan, tapi ini masalah idealisme, yaitu agar bahasa dan budaya daerah tetap lestari. Bagaimana mungkin pemerintah ingin melestarikan bahasa daerah di Indonesia tapi nasib guru-gurunya tidak diperhatikan?” ujar guru SMK 4 Pati itu.
Baca Juga: 5 Kriteria Guru Les Privat Anak, Orangtua Harus Tahu!
2. Berdampak pada perubahan kurikulum
Editor’s picks
browserUntuk diketahui, desakan para guru honorer bahasa daerah ini bermula dari beredarnya informasi yang membuat mereka resah. Yakni, tidak ada formasi penerimaan guru bahasa daerah untuk ASN 2024. Informasi itu diperkuat dengan beredarnya file pdf berisi rencana formasi penerimaan ASN tahun ini yang tidak menyebutkan satu pun formasi guru bahasa daerah.
Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Aris Aryanto menyampaikan, perubahan formasi penerimaan ASN beberapa tahun belakangan ini berdampak pada perubahan kurikulum di sekolah. Selain itu, juga berpengaruh pada minat para calon mahasiswa untuk melamar ke Prodi Pendidikan Bahasa Jawa.
‘’Ke depan, tentu hal ini bisa berpengaruh pada upaya pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya daerah pada umumnya. Selain itu, guru yang mengajar bisa tidak sesuai bidangnya. Ini bakal menambah panjang ketidaksesuaian antara lulusan dengan bidang studi yang diajarkan,’’ ujarnya.
3. Berpengaruh pada pelestarian bahasa dan budaya daerah
GoogleKemudian, Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul Wicaksana Prakasa menambahkan, turut mendukung perjuangan Asosiasi Guru Honorer Bahasa Daerah.
‘’Upah layak dan kesejahteraan merupakan hak yang mesti didapatkan oleh semua pekerja. Hak itu memang tidak jatuh dari langit, tapi mesti diperjuangkan,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Baca Juga: 591 PPPK di Kota Semarang Dilantik, Mayoritas Tenaga Guru
