LKPP Ajak Pengusaha di Purworejo Terlibat dalam Pengadaan Pemerintah
Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi dalam kegiatan sosialisasi ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik’ di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/4/2024). (dok.LKPP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Purworejo, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak para pelaku usaha di daerah terlibat dalam proses pengadaan pemerintah. Upaya ini merupakan satu strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi.
1. LKPP sederhanakan proses pengadaan pemerintah
Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi dalam kegiatan sosialisasi ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik’ di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/4/2024). (dok.LKPP)Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk menyederhanakan proses pengadaan pemerintah yang bersih dan transparan. Langkah ini agar pelaku usaha lokal khususnya mikro, kecil, dan koperasi dapat lebih mudah mengikuti proses pengadaan yang ada di pemerintah.
“Masih banyak sedulur-sedulur UMKM atau UMKK yang berpikir bahwa untuk bisa bertransaksi dengan pemerintah daerah itu ribet dan sulit. Maka, kami terangkan bahwa ada yang namanya E-Katalog,” ungkapnya pada kegiatan sosialisasi ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik’ di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/4/2024).
Baca Juga: Percepat Pengadaan Barang, 32 Tenaga Ahli LKPP Ditugaskan Bantu Proyek IKN
2. Manfaat E-Katalog
Editor’s picks
Ilustrasi e-katalog LKPP. (emitennews.com)Mantan Wali Kota Semarang itu menjelaskan, E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
“E-Katalog ini kayak kolamnya gitu lo mas, jadi semua produk UMKM tayang di situ. Kemudian, harapannya pemerintah daerah bisa memajukan UMKM dengan membeli produk-produk tersebut,” pria yang akrab disapa Hendi itu.
Untuk diketahui, saat ini juga terdapat program Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
3. Bisa pakai kartu kredit pemerintah
LKPP RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik’ di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/4/2024). (dok.LKPP)“Barang datang bisa langsung dibayar dengan kartu kredit pemerintah, jadi bisa lebih cepat pembayarannya. Ini juga pasti lebih memudahkan UMKM untuk bertransaksi dengan pemerintah,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi yang turut hadir menyambut positif sejumlah terobosan kemudahan yang diinisiasi LKPP RI. Menurutnya, hal tersebut memang menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Golkar Lirik Parpol Koalisi Indonesia Maju untuk Menangkan Pilwakot Semarang
