Kades di Jateng Mumet Data Semrawut, Punya 5 Mobil Malah Dapat Bansos
Ilustrasi tahap II penyaluran bantuan sosial (bansos) presiden bagi masyarakat terdampak COVID-19 (Dok. Kemenko PMK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klaten, IDN Times - Sejumlah kepala desa (kades) atau lurah di Jawa Tengah mengeluhkan kesemrawutan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Sebab, sebagian dari penerima bansos justru orang kaya dan masih berpenghasilan. Anehnya, mereka bisa menerima lebih dari satu bantuan.
1. Sudah dicoret tapi namanya masih muncul
Ilustrasi petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)Keluhan itu disampaikan kades Tijayan, Kabupaten Klaten, Joko Laksono saat mengobrol dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa secara daring, Senin (2/8/2021.)
"Bansos ki malah marai mumet (red: bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat (red: saya mau curhat), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (red: tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.
Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Sebab beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (red: dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu malih (tetap mendapat bantuan lagi). Mumet aku (red: pusing saya)," ucapnya
Baca Juga: PPKM Lanjut, Pelaku Wisata di Kudus Nyerah: Jual Motor Buat Hidup
2. Janda diusulkan dapat bansos malah di-cancel
Ilustrasi pemberian bantuan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)Menurut Joko, situasi tersebut membuat kecemburuan sosial bagi warganya. Pihaknya juga kebingungan lantaran bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi teman (kades) kami di (kecamatan) Cawas. Itu kadesnya dapat bantuan, sekdes dapat. Kan aneh! Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (red: tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuhnya dalam keterangan resminya kepada IDN Times.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa tersebut, seharusnya ada 261 warga yang mendapatkan PKH (PKH). Namun sebanyak 40 orang dibatalkan penerimaannya.
"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.
Editor’s picks
3. Dana Desa akhirnya digunakan kades untuk bansos
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanKesemerawutan data Bansos turut disampaikan Kades Barongan, Suyuti. Ia menyebut jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
Suyuti mengaku sudah melaporkan temuan itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Senada, Kades Plawikan, Lilik Ratnawati terpaksa menggunakan Dana Desa untuk menenangkan warganya yang mengeluh tidak mendapatkan bansos. Pasalnya, bansos di desanya tidak tepat sasaran, dan merata lantaran ada yang menerima dobel-dobel.
4. Ganjar kirim surat komplain ke Risma
Menteri Sosial Tri Rismaharini membagikan makanan di dapur umum pada masyarakat terdampak COVID-19. (dok. Kemensos)Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menerima banyak laporan soal bantuan terdampak COVID-19 yang tidak tepat sasaran. Ganjar mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Sosial, Tri Rismaharini soal persoalan tersebut.
"Saya mau minta seluruh data penerima bantuan sosial dari Kemensos di Jateng siapa saja. Nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan April 2021 lalu. Dengan begitu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos mengenai hal tersebut. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindah tangankan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
"Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (red: untuk menenangkan)," ucapnya.
Baca Juga: Pelaku EO Semarang Tiarap, Paceklik saat Pandemik, Hidup dari Tabungan