2. Tidak mempertimbangkan fakta hukum

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Maurits Tangkilisan (kanan) memeluk ibunya Marjorie Tangkilisan (kiri) seusai sidang vonis kasus UU ITE terkait unggahan media sosial tentang pencemaran limbah tambak udang Karimunjawa di Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun, terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Salah satu tim penasihat hukum Daniel, Sekar Banjaran Aji mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," ujarnya.

Sekar meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus tersebut.

3. UU ITE memberangus kebebasan

Aktivis lingkungan yang tergabung dalam #SAVEKARIMUNJAWA membawa poster dukungan pembebasan Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang terjerat kasus UU ITE setibanya di Pelabuhan Kartini Jepara, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum menyebutkan, putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah itu, baginya, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," aku Nenden.

4. Ada tanda tangan petisi pembebasan Daniel

Sejumlah warga dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam #SAVEKARIMUNJAWA membawa poster dukungan pembebasan Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang terjerat kasus UU ITE setibanya di Pelabuhan Kartini Jepara, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel menggelar aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Hal itu sebagai bentuk persidangan yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa. Yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ucap salah satu peserta aksi, Kasno sebagaimana dilansir ANTARA.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di laman Change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Baca Juga: Remaja Pembuang Kucing ke Laut Jepara Ngakunya Buat Ngonten di Medsos