2. Masalah JKP harus jadi perhatian serius

Acara rapat koordinasi bersama Komisi IX DPR RI di Kantor Disnakertrans Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov Jateng untuk memperhatikan nasib tenaga kerja sebanyak 13.700 lebih. Yang mana sudah semestinya mendapat jaminan yang layak terutama untuk persiapan pesangon, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

Sebab dari kenyataannya hanya ada 9.700 tenaga kerja yang memperoleh JKP. Ini karena ditemukan perusahaan nakal yang tidak mau membayar jaminan sosial ketika situasi bisnisnya hampir bangkrut. 

"Makanya ini yang rugikan pekerja, oleh sebab itu tidak boleh terjadi. Persoalan JKP ini perlu jadi perhatian yang serius," tegasnya. 

3. Disnaker harus jaga kepercayaan pasar

Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Staf Menteri Bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker, Ismail Pakaya dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan saat rapat koordinasi di Disnakertrans. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Selain itu, Edy pun menyoroti bahwa kasus PHK yang bermunculan di Jawa Tengah meningkat pesat ketimbang tahun lalu karena situasi pasar yang semakin sulit. Apalagi industri garmen seperti apparel diterpa isu PHK besar-besaran yang disebutkan dengan jumlah 8.000 orang. 

Oleh karenanya Edy menekankan bila kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali. Karena saban muncul PHK justru menimbulkan ketidakpercayaan dari konsumen dan para stackholder. 

"Disnakertrans mustinya jaga kepercayaan pasar, harus dijaga agar tidak muncul PHK," akunya. 

4. PHK disebabkan pabrik garmen kalah saing

Staf Menteri Bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker, Ismail Pakaya saat menyerahkan bantuan kepada salah satu ahli waris pekerja. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi mengakui bahwa banyaknya PHK disebabkan peralatan yang dimiliki pabrik garmen, tekstil dan tekstil produk tekstil (TPT) yang sudah tua. Apabila dibanding peralatan milik pabrik luar negeri, Frans berkata pengusaha garmen dalam negeri sudah kalah bersaing. 

"Kita banyak yang kalah bersaing. Lagian kan alat-alatnya sudah tua semua. Bahan baku kita 90 persen juga masih impor. Saya berharap sekali pada pemerintahan Prabowo tahun depan kondisi dunia usaha bisa bangkit dan pulih lagi," tutur Frans. 

Staf Menteri Bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker, Ismail Pakaya, menyarankan kepada Komisi IX DPR RI agar memberi masukan kaitan dengan kebijakan jaminan PBI. 

Terkait dengan Jateng, ia mendorong Apindo dan asosiasi pengusaha lainnya untuk mendaftarkan perusahaannya agar masuk dalam tanggungan BPJS.

Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz membenarkan adanya kasus PHK yang bermunculan di wilayahnya. "Kalau PHK juga dilihat dari kasuistik masalah geopolitik. Karena dampaknya dirasakan saat impor bahan baku bisa sampai 14 hari maka menyebabkan daya saingnya berkurang dan biaya menjadi bertambah," ungkap Aziz. 

"Kami sedang berkomunikasi dengan DPMPTSP untuk bagaimana diupayakan TPT, garmen dan tekstil tetap berkembang di Jawa Tengah," pungkasnya. 

Baca Juga: 10 Provinsi dengan Kenaikan Jumlah PHK Tertinggi di Indonesia