2. Pembatasan hubungan dengan pejabat bisa efektif mencegah praktek suap

Ilustrasi suap. (IDN Times/Sukma Shakti)

Ia menegaskan saat ini telah berupaya membatasi diri dari pertemuan dengan para pejabat Pemda. Bahkan, tak jarang undangan untuk menghadiri acara perolehan suara dari KPU, juga tidak digubrisnya.

Menurutnya pembatasan hubungan antara petinggi pengadilan dengan para pejabat sangat efektif untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan suap.

"Kalau dapat undangan dari Pemda, saya seringnya tidak pernah datang. Karena jika ada walikota, bupati atau gubernurnya kena masalah, yang keseret itu kita sendiri. Nah, perilaku seperti ini juga sudah saya terapkan untuk jajaran di bawahnya juga terutama para hakimnya dilarang menghadiri acara pertemuan dengan pejabat. Termasuk saat diundang KPU untuk melihat perolehan suara, saya tidak akan datang. Kita harus memulainya dari sekarang biar publik tahu bahwa lembaga yudikatif itu tidak bisa terlalu akrab dengan pihak eksekutif maupun legislatif," terangnya.

Baca Juga: Selama Jadi Ketua PN Semarang, Lasito Kerap Terima Sumbangan

3. Ketua PN: Tidak cuma pengadilan, hakimnya juga harus setengah dewa

IDN Times/Fariz Fardianto

Pihaknya mengungkapkan perilaku hakim yang kerap bertemu pejabat harus diubah agar kejadian suap tidak terulang kembali.

"Kita ingin protapnya dari generasi ke generasi pada masa mendatang diubah total. Biar masyarakat tidak menduga-duga. Karena pengadilan kan tugasnya cuma satu. Tegakkan kebenaran dan mudah-mudahan tidak ada kekecewaan dari masyarakat. Sehingga pandangan orang tidak cuma pengadilan yang setengah dewa. Hakimnya juga harus setengah dewa," bebernya.

Baca Juga: Sekretaris PN Semarang: Renovasi Kantor Era Lasito Tanpa DIPA