Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto, Jokowi: Itu Hak Presiden

Menanggapi hal tersebut, Jokowi merespons jika hal tersebut merupakan keputusan dari Presiden Prabowo, yang memiliki hak prerogatif yang diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD). Jokowi mengaku keputusan pemberian abolisi Tom Lembong dinilai telah melewati pertimbangan-pertimbangan sendiri.

“Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh UUD kita kepada presiden, saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, sosial, poltik yang sudah dihitung semua,” jelasnya, Jumat (1/8/2025).

Selain itu, ditanya soal adanya pengampunan hukuman pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Jokowi pun memberikan jawaban yang sama. Menurutnya semua keputusan tersebut harus dihormati bersama.

“Sama itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan oleh Undang Undang Dasar kita dan kita menghormati,” jelasnya.

Lebih lanjut, ditanya apakan keputusan Prabowo tersebut ada sangkut pautnya dengan pertemuannya di Solo beberapa waktu lalu. Jokowi menegaskan jika pertemuan tersebut tidak ada yang membahas hal tersebut.

“Enggak ada,” jawab Jokowi singkat.

Menurutnya, pertemuannya dengan Prabowo hanya silaturahmi biasa dan hubungan keduanya baik-baik saja.

“Baru saja Beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam,”  jelas Jokowi.

“Ya ditanyakan ke presiden, ya semuanya yang namanya pemerintah dan presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangkan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik saya kira semua pasti jadi pertimbangan,” sambungnya.

Jokowi juga enggan menanggapi soal kabar para kader PDIP untuk merapat ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal tersebut merupakan masalah internal partai.

“Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” pungkasnya.