Agustina Gandeng DPR RI Kejar Status Kota Lama Semarang ke Unesco

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Galeri Industri Kreatif Kota Lama, Jumat (13/11/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, itu turut melibatkan kementerian terkait bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Agustina mengatakan, Kota Lama telah masuk dalam Unesco World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015. Namun, masih ada sejumlah dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kawasan tersebut dapat melangkah ke tahap berikutnya.

“Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari Unesco,” ungkapnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong kementerian terkait berkolaborasi dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah untuk mempercepat proses peningkatan status Kota Lama.

Salah satu aspek yang turut dibahas adalah penanganan banjir dan rob. Menurut Evita, pembangunan seawall dan kolam retensi dapat menjadi bagian dari argumentasi penanganan persoalan tersebut dalam proses pengajuan.

Dukungan lintas pemerintah diperlukan agar berbagai kebutuhan pengelolaan kawasan dapat dipersiapkan secara lebih menyeluruh.

Kota Lama Semarang memiliki luas sekitar 72,3 hektare, terdiri dari zona inti seluas 25 hektare dan zona penyangga 47 hektare. Kawasan ini mencakup 245 bangunan dengan karakter dan fungsi yang beragam.

Pemkot Semarang mengembangkan konsep The Living Heritage Area, yakni menjaga bangunan dan nilai sejarah tetap hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi, ruang interaksi masyarakat, serta kegiatan komunitas.

Pemkot juga mengawasi perubahan fungsi dan tampilan bangunan melalui kerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Langkah tersebut dilakukan agar perubahan pada bangunan di kawasan cagar budaya tetap mengikuti ketentuan pelestarian.

Selain pelestarian bangunan, Agustina ingin pengembangan Kota Lama memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Melalui skema WARAS EKONOMI, Pemkot Semarang mengembangkan pendampingan berdasarkan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM. Dari sekitar 33.000 UMKM di Kota Semarang, pelaku usaha dikelompokkan berdasarkan aktivitas dan kesiapan pengembangan bisnis.

Pendampingan mencakup legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Pemkot juga mendorong kerja sama dengan hotel, pusat perdagangan, dan pengelola kawasan wisata agar produk UMKM memiliki akses pasar lebih luas.

“Kami ingin UMKM menjadi tuan di Kota Semarang. Kami tidak ingin wisatawan membeli produk yang terlihat sebagai produk lokal, tetapi ternyata dibuat di tempat lain. Maka itu, kami terus memetakan kemampuan UMKM dan menghubungkan mereka dengan pasar yang sesuai,” jelasnya.

Agustina juga merespons usulan Komisi VII mengenai peningkatan standar kebersihan pelaku UMKM, termasuk penggunaan sarung tangan dan masker. Pemkot akan menindaklanjutinya melalui pembinaan kepada pelaku usaha.

Di sektor ekonomi kreatif, Pemkot mengembangkan jejaring melalui kegiatan Intellectual Property (IP) Meet yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemilik dan pengembang kekayaan intelektual. Sementara itu, Creative Hub Kota Lama tengah menjalani pembenahan karena sejumlah bangunan mengalami keretakan akibat penurunan tanah.

Agustina berharap kunjungan Komisi VII DPR RI menghasilkan tindak lanjut yang memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.

Pengembangan Kota Lama ini tidak cukup hanya menjaga bangunan bersejarah. Kawasan tersebut juga perlu tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat,’’ tandasnya.