Alasan KPU Banyumas Kembalikan Dana Pilkada 2024 Rp5,2 Miliar ke Pemda

Dari total anggaran hibah sekitar Rp56 miliar, KPU Banyumas menghemat lebih dari Rp5,2 miliar dan mengembalikannya ke kas daerah.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, terutama dalam kegiatan strategis seperti Pilkada," aku Rofingatun.

Dalam kesempatan itu, KPU Banyumas juga menyerahkan Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai dokumentasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban resmi seluruh tahapan pilkada.

Selain itu, KPU Banyumas menyampaikan proposal bantuan dana hibah nonpemilihan yang bertujuan untuk mendukung program-program strategis kelembagaan. Mulai dari pendidikan pemilih melalui Desa Peduli Pemilu dan/atau Pemilihan, Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), penguatan sumber daya manusia dan arsip kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

Sadewo Tri Lastiono menyambut baik inisiatif proposal tersebut dan menyatakan akan mempelajarinya sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran daerah.

"Ini sinergi yang baik antara penyelenggara dan pemerintah daerah untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih kuat dan partisipatif," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan dana hibah nonpemilihan yang diajukan KPU kepada pemerintah daerah (pemda) merupakan bantuan keuangan dari APBD yang digunakan bukan untuk kegiatan pemilu atau pilkada secara langsung, melainkan untuk mendukung tugas-tugas kelembagaan KPU di luar tahun pemilihan.

Program ini bertujuan meningkatkan literasi demokrasi di desa-desa melalui pelatihan dan fasilitasi pembentukan komunitas sadar pemilu.

Adapun, dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Hibah dan Bantuan Sosial, serta Surat Edaran atau pedoman teknis dari KPU RI tentang pengelolaan dana hibah.

Tujuan Hibah Non-Pemilihan adalah untuk mendukung kegiatan strategis KPU di luar penyelenggaraan pemilu/pilkada, seperti pendidikan pemilih berkelanjutan melalui Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Program ini bertujuan meningkatkan literasi demokrasi di desa-desa melalui pelatihan dan fasilitasi pembentukan komunitas sadar pemilu.