Api Mulai Mengecil, Asap TPA Jatibarang Meluas hingga Permukiman Warga

Persebaran asap bahkan terpantau mencapai ruas Tol Krapyak-Kaliwungu. Arah angin yang bergerak ke barat hingga barat laut membuat dampak asap tidak hanya dirasakan di sekitar kawasan TPA.

Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono mengatakan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kelurahan Sadeng, Kalipancur, dan Manyaran. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan bersiaga untuk mengantisipasi gangguan pernapasan warga.

“Untuk warga sekitar itu yang pasti seperti di wilayah Kelurahan Sadeng, Kalipancur, Manyaran. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan juga mensiagakan tim medis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).

Untuk diketahui, kondisi di dalam area TPA menunjukkan titik api yang terlihat sudah relatif kecil. Namun, kepulan asap masih menjadi perhatian karena potensi bara di lapisan bawah timbunan sampah.

“Ya, titik api yang masih ada berbentuk api itu hanya kecil-kecil, tapi lebih banyak asap. Itu artinya asap itu justru tidak boleh kita lalaikan karena bisa jadi di lapisan bawah ini masih menyala, ada sekam,” kata Endro.

Maka itu, pasokan air untuk proses pemadaman terus dilakukan. Tangki-tangki air dikerahkan, termasuk dukungan dari perangkat daerah terkait dan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bagi petugas pemadam kebakaran tidak terputus.

BPBD juga mengimbau warga menggunakan masker sebagai langkah pencegahan selama asap masih menyebar.

Endro menerangkan, salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran TPA adalah potensi munculnya gas metana dari timbunan sampah yang telah lama menumpuk. Gas tersebut mudah terbakar sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses pemadaman.

“Namun, terkait kebakaran ini kami belum bisa menyampaikan penyebabnya, karena semuanya masih dalam observasi. Yang penting kita konsentrasi untuk menyelesaikan atau pemadaman ini,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Semarang juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) maupun water bombing.

Namun, kedua opsi tersebut membutuhkan mekanisme dan dukungan dari pemerintah pusat serta berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat.

“OMC tidak mudah karena kemampuan itu ada di pusat. Sudah diusulkan dan sedang kita koordinasikan dengan provinsi. Mekanismenya cukup panjang,” tandasnya.