Semarang, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan menggelar pemeriksaan ulang atas sejumlah program strategis di wilayah Jawa Tengah. Setidaknya ada empat program strategis yang dicek ulang oleh auditor BPK Jawa Tengah.
BPK Cek Ulang Program Pangan dan Ketahanan Energi di Pemprov Jateng
Kota Semarang
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- BPK Jawa Tengah memeriksa ulang empat program strategis: ketahanan energi, produksi dan keterjangkauan pangan berkelanjutan, pengelolaan pendidikan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- Pemeriksaan tematik ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah agar selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK 2025-2029, serta memberi manfaat bagi masyarakat.
- Wagub Jateng Taj Yasin menyatakan Pemprov terbuka menyediakan data; OPD diminta menyiapkan dokumen untuk mendukung evaluasi tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan. Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi.
Pemeriksaan kedua mengenai kinerja atas upaya dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan. Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan. Keempat pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Luthfi menegaskan, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah dan sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.
Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan usai entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jateng, bahwa pemeriksaan BPK menjadi momentum bagi Pemprov Jateng untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan tata kelola pemerintahan.
Pihaknya terbuka terhadap proses pemeriksaan dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan BPK.
Karenananya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera mempersiapkan berbagai dokumen, program, dan materi yang diperlukan.
"Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan," ujar Gus Yasin.
Ia berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan evaluasi dan masukan yang objektif untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
"Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
