Cek Ketahanan Pangan, BPK Jateng Temukan Masalah Alih Fungsi Lahan
Semarang, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah menyoroti temuan alih fungsi lahan yang mempengaruhi data-data pendukung untuk program ketahanan pangan yang ada saat ini.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengungkapkan masalah alih fungsi lahan dinilai masih memerlukan pembenahan serius.
Menurut Ahmad Luthfi, ketepatan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan penentuan program lanjutan, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
"Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (22/1/2026).
Table of Content
1. BPK berikan tiga catatan utama untuk sumber air irigasi, produksi padi dan alih fungsi lahan
Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya tahun ini memang berfokus pada kinerja program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.
Namun, adanya persoalan data pangan sebagai catatan utama. Bahkan menjadi sorotan yang serius. Sebab Pemprov perlu ada sinkronisasi data pemerintah kabupaten/kota.
Dalam laporan PHP Pemprov Jateng, pihaknya memberikan tiga catatan utama. Antara lain pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
2. Gus Yasin akan tindaklanjuti semua koreksi dari BPK Jateng
Sedangkan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyambut positif hasil koreksi BPK terhadap kinerja ketahanan pangan.
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025 di Auditorium kantor BPK Jateng, Selasa (20/1/2026), Gus Yasin berjanji akan membaca menyeluruh dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan.
“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” akunya.
3. Gus Yasin: ata ketahanan pangan harus disinkronkan
Lebih lanjut lagi, Gus Yasin berkata data lahan pertanian memang harus disinkronkan karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan di tahun berjalan.
“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menjalankan seluruh koreksi BPK. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
4. Fungsi lahan yang tidak produktif akan dikembalikan
Salah satu upaya yang dilakukan menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya.
Upaya serupa juga dilakukan di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Gus Yasin bilang nantinya lahan pertanian yang sebelumnya hilang akibat rob dan sudah mengering, mulai dikerjakan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, pihaknya saat ini juga mendorong agar lahan pertanian yang ada, produktivitas ditambah.
“Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegasnya.
