Dewan Energi Mahasiswa Undip Gaungkan Penolakan Eksploitasi Raja Ampat

21 Sep 2025, 13:57 WIB

Sejumlah anggota Dewan Ekonomi Mahasiswa Undip berjalan kaki memutari Simpang Lima untuk menggalang dukungan terhadap aksi penolakan eksploitasi Raja Ampat. (IDN Times/bt)

Intinya sih...

Hak-hak warga Raja Ampat terabaikanIa berkata sikap kementerian sama saja mengabaikan hak-hak warga Raja Ampat yang terdampak penambangan nikel. Tak cuma itu, DEM Undip juga mendesak PT Gag sebagai perusahaan tambang yang izinnya telah dicabut untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan di bekas area tambang.
Pemerintah sebaiknya utamakan pembangunan berkelanjutanSelain itu, pihaknya meminta pemerintah agar mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar."Menuntut pemerintah untuk mencabut kembali izin operasi PT Gag Nik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Keputusan Kementerian ESDM yang mengizinkan PT Gag Nikel kembali beroperasi di Raja Ampat Papua menuai reaksi dari kalangan mahasiswa. Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Semarang menyebut tindakan Kementerian ESDM sama saja sebuah kemunduran lantaran memberikan izin operasional bagi PT Gag yang sebelumnya sudah cabut perizinan tambangnya.

“Kami menolak segala bentuk eksploitasi yang mengorbankan ekosistem dan masyarakat lokal. Kembalinya izin PT Gag Nikel jadi sinyal pemerintah lebih berpihak pada kepentingan industri ketimbang keselamatan lingkungan,” ujar Farid Darmawan, Presiden DEM Semarang kepada IDN Times, Minggu (21/9/2025).

1. Hak-hak warga Raja Ampat terabaikan

Ketua Dewan Ekonomi Mahasiswa Undip Farid Darmawan menyoroti penambangan nikel yang masih terus menerus dilakukan di Kepulauan Raja Ampat Papua. (IDN Times/bt)

Ia berkata sikap kementerian sama saja mengabaikan hak-hak warga Raja Ampat yang terdampak penambangan nikel.

Tak cuma itu, DEM Undip juga mendesak PT Gag sebagai perusahaan tambang yang izinnya telah dicabut untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan di bekas area tambang.

2. Pemerintah sebaiknya utamakan pembangunan berkelanjutan

Kampanye menolak aksi penambangan di kepulauan Raja Ampat dilakukan Dewan Ekonomi Mahasiswa Undip di bundaran Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. (IDN Times/bt)

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Menuntut pemerintah untuk mencabut kembali izin operasi PT Gag Nikel sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis," ungkapnya.

3. DEM Undip galang dukungan untuk menyelamatkan Raja Ampat

Dewan Ekonomi Mahasiswa (DEM) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyuarakan penolakan terhadap eksploitasi Raja Ampat. (IDN Times/bt)

Pihaknya pun menggelar aksi kampanye di kawasan Car Free Day (CFD) Simpang Lima, Semarang Minggu pagi diawali dengan long march dari Gubernuran menuju Simpang Lima, sebagai bentuk ajakan terbuka kepada masyarakat dan pemerintah untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan serta pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Dalam aksi ini, peserta membawa spanduk bertuliskan #SAVERAJAAMPAT.

Lalu ada juga poster bertema lingkungan dengan pesan-pesan ajakan untuk menyelamatkan alam. Aksi ini juga ditujukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang hadir di CFD agar turut serta dalam perjuangan menjaga lingkungan hidup.

DEM Semarang menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan adalah bentuk perusakan jangka panjang yang akan diwariskan ke generasi mendatang.