Ditangkap KPK, PDIP Bakal Jatuhkan Tegas Buat Bupati Klaten Hamenang
PDIP Jawa Tengah akan merekomendasikan sanksi tegas kepada Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo setelah ia terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Sanksi organisasi terhadap Hamenang, yang juga pengurus DPC PDIP Klaten, akan diproses sesuai AD/ART dan Peraturan Partai.
PDIP menghormati proses hukum KPK, meminta pelayanan publik Klaten tetap normal, serta menegaskan komitmen pada pemerintahan bersih dan berintegritas.
Semarang, IDN Times - Pasca terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, pimpinan DPD PDIP Jawa Tengah menyatakan nantinya menjatuhkan hukuman bagi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Seperti diketahui, Hamenang merupakan salah satu kepala daerah yang menjadi pengurus DPC PDIP Klaten.
Ketua PDIP Jateng, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pihaknya akan merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk mengambil langkah penegakan integritas partai.
Langkah penegakan yang dimaksud Dolfie ialah menjatuhkan sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Partai.
"Kami mengimbau kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya," ujar Dolfie, Jumat (16/10/2026).
Dolfie mengatakan partainya sampai saat ini tetap menghormati sepenuhnya proses hukum oleh KPK.
"Kami menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya segala proses penindakan hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten," paparnya.
Sebagai partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, ia mengklaim masih menempatkan hukum di atas segalanya dan meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Pihaknya juga menjadikan peristiwa OTT terhadap Hamenang sebagai momentum untuk kembali menegaskan komitmen partainya yang memperkuat pelaksanaan good governance.
Partainya senantiasa mengingatkan seluruh kader yang mengemban amanah publik di eksekutif maupun legislatif. Termasuk selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih, berintegritas dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan.
"Kami menegaskan bahwa selalu komitmen dalam mendukung setiap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, serta melayani kepentingan rakyat," tandasnya.
