Jadi Langganan Banjir, Pekalongan Diprediksi Telan Kerugian Rp31,28 T
Kajian ZCRA memproyeksikan risiko kerugian banjir rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan melonjak dari Rp1,5 triliun pada 2020 menjadi Rp31,28 triliun pada 2035.
Luas area berpotensi tergenang diperkirakan naik dari 468 hektare pada 2025 menjadi 1.500 hektare pada 2035, mengancam aset warga serta mata pencaharian petani dan petambak.
ZCRA bersama IPB dan Undip memetakan zona adaptasi di Pekalongan, Demak, Semarang, DAS Tuntang, dan Kali Babon, sambil mendorong tanggul yang mempertimbangkan penghidupan warga pascapembangunan.
Pekalongan, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemkot Pekalongan beresiko menghadapi kerugian puluhan triliun akibat bencana banjir rob yang rutin melanda saban tahun. Berdasarkan analisa yang dilakukan Zurich Climate Resilience Alliance (ZCRA), dua wilayah tersebut menjadi paling rentan terdampak kerugian yang besar dari faktor bencana banjir rob.
Table of Content
1. Proyeksi kerugian yang dialami Pemkab dan Pemkot Pekalongan selalu meningkat
Sejumlah pekerja memasang besi pondasi untuk menambal kerusakan jalan Pantura Kajen Pekalongan. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng) Program Coordinator and Local Lead for Resilience Policy and Practice ZCRA Arif Gandapurnama mengatakan ketika pihaknya melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak banjir rob sejak 2020, kerugian yang dialami Pemkab Pekalongan dan Pemkot Pekalongan selalu meningkat.
Sebagai gambaran, pihaknya pernah memetakan potensi kerugian pada 2020 silam yakni sebesar Rp1,5 triliun. Akan tetapi jika dikalkulasikan pada 2035 mendatang resiko kerugian yang dialami Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan justru melonjak menjadi Rp31,28 triilun.
"Kita lakukan (analisa) periode lima tahun mulai 2025 dan peningkatannya signifikan. Jadi misal 2020 (kajian kerugian) Rp1,5 triliun, tapi di tahun 2035 jadi Rp31,28 triliun," tutur Arif kepada wartawan di sela workshop bertemakan Rembug Media, Sengkuyung Noto Pesisir lan DAS Jateng ing Tahan Iklim di Hotel Somerset Jalan Imam Bonjol Semarang, Jumat (30/10/2026).
2. Mata pencaharian petani dan petambak terancam
Program Coordinator and Local Lead for Resilience Policy and Practice ZCRA Arif Gandapurnama. (IDN Times/Fariz Fardianto) Besarnya kerugian karena dalam kajiannya diketahui bahwa luas kawasan yang berpotensi tergenang di Pekalongan mencapai 468 hektare pada 2025. Angkanya diproyeksikan meningkat menjadi 1.000 hektare pada 2030 dan 1.500 hektare pada 2035.
Kerugian yang berpotensi dialami Pemkab Pekalongan maupun Pemkot Pekalongan mencakup dari banyak komponen kerugian material dan non material.
Berdasarkan hitung-hitungannya, nilai kerugian bisa ditaksir dari total nilai aset tanah, perlengkapan hunian milik warga setempat yang perkiraan nilainya sangat besar.
Tak cuma itu saja, masyarakat dua wilayah tersebut juga mengalami dampak pergeseran mata pencaharian karena bertahun-tahun terdampak banjir rob. Paling kentara akan dialami para petani dan petambak pesisir Pekalongan.
"Dan ada mata pencaharian yang harus berubah. Nah mata pencaharian ini masyarakat hidup di alam. Utamanya petani dan petambak menderita paling besar. Maka kami merumuskan kajian seusai iklim yang berubah," urainya.
3. Pemetaan kerugian juga dihitung di DAS Tuntang dan Kali Babon
Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kota Pekalongan. (dok Pemkot Pekalongan) Kajian yang dimaksud Arif itu dikerjakan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Untuk wilayah Pekalongan, Demak dan Semarang, katanya pihaknya telah memiliki hasil kajian spasial modeling management dengan memetakan zona adaptasi. Zona adaptasi ialah zona hunian masyarakat yang harus dibangun tanggul atau break water. Kemudian ada zona akomodir yang artinya ada wilayah hunian yang dibiarkan dalam kondisi basah. Lalu ada juga zona yang ia sebut memundurkan garis pantai karena dinilai terlalu beresiko jika masyarakat tetap berdomisili di lokasi tersebut.
Kajian lainnya juga menyasar cakupan wilayah pemukiman di sepanjang kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Kali Babon. "Disitu kita akan ketahui berapa nilai kerugian di DAS Tuntang dan Kali Babon. Termasuk di Timbulsloko, Genuk, Sayung Bonang," ungkapnya.
Sebab itulah, ia menyarankan kepada pemerintah pusat supaya pembangunan tanggul perlu mempertimbangkan kehidupan masyarakat setelah proyeknya selesai dibangun.
"Jadi mungkin kita perlu mempertimbangkan bagaimana pasca dari tanggul itu. Jadi bagaimana masyarakat hidup dan berpenghidupan. Kemudian lbisa merestorasi lingkungannya dan juga memberikan nilai tambah ya bagi masyarakat atau sosialnya," ujar Arif.
