Karding Perintahkan Barantin Jateng Perketat Pemetaan Pengawasan

Ia mengaku adanya pemetaan risiko yang baik dapat membantu organisasi menggunakan sumber daya lebih efektif sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan tugas karantina.

Dalam kegiatan tersebut, setiap UPT diminta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas, kemudian menyusun langkah mitigasi berdasarkan tingkat risikonya.

Pembahasan mencakup analisis risiko, rekapitulasi persoalan, hingga penyusunan matriks yang digunakan untuk menentukan prioritas penanganan.

Barantin juga diminta menyusun profil risiko yang berkaitan dengan pelaku usaha, jenis media pembawa, tingkat risiko komoditas, negara maupun daerah asal, tindakan karantina, serta aspek pengawasan dan pengendalian.

Komoditas, pelaku usaha, maupun jalur yang memiliki tingkat risiko lebih 

tinggi dapat memperoleh perhatian dan pengawasan yang lebih besar sesuai hasil pemetaan.

Karding mengatakan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola Barantin yang menjalankan fungsi perkarantinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Menurut dia, budaya sadar risiko perlu diterapkan dalam seluruh proses organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga evaluasi.

Dengan demikian, potensi hambatan dapat dikenali sebelum berkembang menjadi persoalan yang memengaruhi pelayanan maupun pelaksanaan tugas karantina.

Kepala Balai Karantina Jawa Tengah Mustaqim mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antar-UPT di wilayah Jawa dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko.

Kesamaan pendekatan dinilai penting agar standar pengendalian intern dapat diterapkan secara lebih konsisten di setiap unit kerja.

Barantin berharap penguatan SPIP Terintegrasi dapat mendukung tata kelola organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.

Pengendalian risiko yang lebih sistematis juga diharapkan membantu petugas menjalankan fungsi perlindungan sumber daya hayati sekaligus memastikan pelayanan karantina berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.