Detail Kesaksian Kepala BKPP Semarang soal Mutasi Jabatan di Era Mbak Ita

Joko Hartono hadir atas permintaan tim penasihat hukum Mbak Ita. Pada hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Sarwadi, Joko menerangkan proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Semarang.

Menurut dia, saat Mbak Ita menjabat sebagai Wali Kota Semarang ia mendapat arahan agar melakukan inovasi agar proses mutasi dan promosi jabatan berjalan lebih baik dan efektif melalui inovasi manajemen talenta ASN.

"Setelah saya dilantik diberitahukan Bu Wali Kota untuk segera membangun inovasi manajemen talenta ASN," ungkapnya.

Lebih lanjut Joko menyampaikan, Mbak Ita tidak pernah meminta dan menyuruhnya melaksanakan mutasi pejabat. Semua dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. 

Yakni, mutasi dan promosi pegawai dilakukan dengan dasar potensi, kinerja, moralitas dan integritas atas kewenangan wali kota dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Pembahasan itu melalui Baperjakat. Kemudian, itu saya tetapkan untuk saya ajukan ke wali kota sebagai masukan. Dalam Baperjakat terdapat Sekda, OPD Pengawasan atau Inspektorat, BKPP, Asisten Satu dan Disdukcapil,” jelasnya.

“Tidak ada titipan orang saat dipindah-pindahkan untuk mengisi jabatan di Pemerintah Kota Semarang. Tidak ada titip-titipan atau suka tidak suka. Saya juga tidak pernah diperintah meminta uang ke pejabat yang akan dilantik. Semua murni dari penilaian Baperjakat dan sesuai aturan yang ada,” kata Joko.

Selama Joko Hartono menjabat ada lima kali merotasi pejabat struktural, pertama ada 581 orang, Desember 2023 ada 92 orang, 2024 ada 103 orang, Oktober 2024 ada 19 orang.

“Selama saya menjabat tidak pernah ada pegawai yang protes dan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha berkaitan dengan proses mutasi," pungkasnya.

Sementara saksi lain, Sri Haryanto selaku pengurus PKK di tahun 2023 memberikan kesaksian terkait lomba masak nasi goreng. Kepada majelis hakim ia menerangkan, kegiatan lomba nasi goreng itu diinisiasi Alwin Basri, suami Mbak Ita yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang saat itu.

“Saat musyawarah Lomba Nasi Goreng, setahu saya anggaran bersumber dari pihak ketiga, termasuk hadiah lomba juga. Kami dari PKK tidak ada anggaran untuk itu. Saat itu dalam rapat lomba ada pihak dari Bapenda, yakni Binawan Febrianto yang juga ikut rapat,” jelasnya.

Lomba masak nasi goreng ini berawal dari tingkatan berjenjang mulai antar Rukun Tetangga (RT), kemudian Rukun Warga (RW) hingga tingkat kecamatan dan finalnya tingkat kota yang diikuti 16 kecamatan Se-Kota Semarang. Pusatnya dilaksanakan di Lapangan Simpang Lima.

“Kalau soal anggaran setahu saya dibebankan ke para camat. Tapi uang atau anggaran dari mana saya tidak tahu asal muasalnya,” imbuhnya.

Haryanto dalam sidang itu juga menyebut pernah satu kali melihat Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari keluar dari ruang kerja Alwin Basri di Gedung PKK Kota Semarang. Saat itu ia hanya menyebut hari Rabu.

“Kalau harinya setahu saya Rabu, karena setiap rabu kita ada rapat rutin dihadiri pak Alwin. Urusan apa saya tidak tahu itu,”pungkas Haryanto.