Ketemu Wamen Investasi, Ahmad Luthfi: Izin AMDAL Kita Berbelit-belit
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Kementerian Investasi menyederhanakan perizinan investasi, terutama AMDAL, yang dinilai berbelit dan menghambat pelaku usaha.
Luthfi menyebut proses izin investasi di Jawa Tengah bisa memakan dua tahun, dibanding Vietnam sekitar dua bulan, serta meminta kewenangan perizinan lebih besar bagi daerah.
Wamen Investasi Todotua Pasaribu berjanji mempermudah perizinan melalui desk investasi, sementara Luthfi mendorong tambahan kawasan industri dan pembangunan dry port.
Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyarankan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mempermudah proses perizinan investasi di tiap kabupaten/kota. Pasalnya, izin izin investasi yang terjadi selama ini kerap mempersulit para pelaku usaha termasuk investor yang berniat masuk ke wilayah Jawa Tengah.
"Kita sampaikan kendala investasi saat ini. Kita sekarang bersama para bupati, wali kota tidak bisa mengandalkan PAD. Dengan alokasi PAD 15 persen tidak bisa dijalankan untuk membangun daerah," kata Luthfi saat menghadiri pembentukan desk investasi bersama Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu di Gradika Bhakti Praja Semarang, Rabu (11/11/2026).
Luthfi pun berupaya menggunakan kearifan lokal dengan memperbanyak lokasi kawasan industri. Dengan adanya pembangunan kawasan industri, katanya para investor bisa leluasa memilih sektor-sektor industri sebagai peluang investasi di Jawa Tengah.
Kendati begitu, pihaknya mengatakan sebaiknya Kementerian Investasi melonggarkan aturan perizinan bagi pelaku usaha di kawasan industri.
Salah satu yang ia soroti ialah pemberian izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Sekarang kita akan tambah 12 kawasan industri. Kalau bisa izinya dipermudah. Sebisa mungkin izinnya yang urus gubernur tidak perlu repot repot ke Jakarta. Utamanya untuk izin AMDAL kita berbelit-belit. Sehingga membuat sakit hati. AMDAL itu kalau bisa yang mengurus dari kabupaten/kota," tuturnya.
Lebih jauh lagi, pihaknya membandingkan proses pengajuan perizinan investasi di Vietnam justru lebih mudah ketimbang mengurus di Indonesia.
Apabila di Vietnam mengurus perizinan hanya butuh waktu dua bulan. Namun Indonesia khususnya Jawa Tengah mengurus perizinan menghabiskan waktu dua tahun.
"Di Vietnam perizinan cukup dua bulan, Pak. Kalau di tempat kita dua tahun. Maka dari itu lebih baik beri kita kewenangan perizinan. Ditambah lagi, para bupati walikota dalam melakukan pembangunan wilayah, mereka memiliki stategi hub aglomerasi untuk menumbuhkan wilayahnya sendiri-sendiri. Greet Sale Solorya bisa menggaet triliunan. Kita kurangnya ekspansi ke Gubernur Lampung ke Kepri. Jateng sebagai sentral investasi nasional, jangan sampai kita ekonominya terjepit," tegasnya.
Luthfi juga mendorong Wamen Investasi menciptakan dry port di kawasan pelabuhan untuk mempercepat laju pengiriman barang ekspor impor. "Maka dari itu tolong Pak Wamen dorong kami menciptakan dry port pelabuhan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jawa Tengah saat ini sudah 82 persen terkait LP2B, pertumbuhan ekonomi Kendal Rp4 triliunan, juga terjadi di Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang. Kendal mengalami pertumbuhan ekonomi hampir 87 persen," tuturnya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu berjanji akan mempemudah proses perizinan investasi di Jawa Tengah. Keberadaan desk investasi juga dimanfaatkan untuk memperlancar proses pengajuan perizinan penanaman modal tiap provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini mengalami banyak kendala.
"Dengan terbentuknya desk investasi ini maka simpul simpul (investasi) yang tersumbat bisa teratasi dengan baik," urainya.
