Diduga Korupsi Bansos, KPK Periksa Sejumlah Pendamping PKH Dinsos Jateng

08 Sep 2026, 15:41 WIBKota Semarang

Fariz Fardianto

News

Channel

Add Us on Google

Diduga Korupsi Bansos, KPK Periksa Sejumlah Pendamping PKH Dinsos Jateng

IIustrasi penyaluran bansos di POS. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK memeriksa pendamping PKH dari sejumlah wilayah di Semarang di kantor Dinsos Jawa Tengah terkait dugaan korupsi penyaluran dana PKH.
Dinsos Jateng menyediakan lokasi pemeriksaan untuk memudahkan penyidik dan pendamping PKH; para pendamping berada di bawah arahan Kemensos, sementara Dinsos berstatus mitra.
Pemeriksaan melengkapi data perkara korupsi bansos beras bagi KPM PKH tahun 2020. KPK masih menghitung kerugian negara, sementara Dinsos Jateng membantah keterlibatan pihaknya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

tahun 2020

Kemensos melaksanakan penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM PKH yang kemudian diduga terkait tindak pidana korupsi.

4 September 2026

KPK mengirim surat permohonan peminjaman tempat di Dinsos Jawa Tengah untuk kegiatan uji lapangan terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH.

Senin kemarin

Tim KPK memeriksa sejumlah pendamping PKH Kota Semarang di kantor Dinsos Jawa Tengah untuk melengkapi data penetapan tersangka kasus korupsi penyaluran PKH.

8 September 2026

Kepala Dinsos Jateng Imam Masykur menyatakan pemeriksaan dilakukan di kantornya untuk memudahkan akses penyidik dan pendamping PKH. Dinsos Jateng membantah keterlibatan pendamping PKH dalam kasus tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK memeriksa sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM PKH tahun 2020.
Who?
Tim KPK memeriksa pendamping PKH dari Semarang Utara, Semarang Timur, dan kecamatan lain. Sejumlah tersangka disebut meliputi Komisaris Utama dan Direktur Operasional PT LDMR, serta mantan Dirjen PKH.
Where?
Pemeriksaan berlangsung di kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, yang digunakan KPK sebagai lokasi kegiatan uji lapangan.
When?
Pemeriksaan dilakukan Senin, sebelum keterangan Kepala Dinsos Jateng Imam Masykur pada Selasa, 8 September 2026. Permohonan peminjaman lokasi KPK bertanggal 4 September 2026.
Why?
Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi data penetapan tersangka dan kebutuhan uji lapangan dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH tahun 2020.
How?
KPK meminjam ruangan Dinsos Jateng agar penyidik dan pendamping PKH lebih mudah hadir. Penghitungan kerugian negara masih dilakukan BPKP; nilainya per saat ini masih belum diketahui.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK memeriksa pendamping PKH di Semarang. Mereka diperiksa di kantor Dinsos Jawa Tengah soal dugaan uang bantuan sosial yang dipakai tidak benar. Kantor itu cuma dipinjam untuk pemeriksaan. Dinsos bilang pendamping PKH tidak ikut korupsi. KPK masih mencari data dan menghitung uang negara yang hilang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Fasilitasi Dinsos Jawa Tengah terhadap pemeriksaan KPK mencerminkan dukungan administratif untuk memperlancar pengumpulan data dalam penanganan dugaan korupsi bantuan sosial. Penggunaan lokasi yang mudah dijangkau juga membantu pendamping PKH memenuhi panggilan pemeriksaan, sementara proses uji lapangan diarahkan untuk melengkapi informasi dan menghitung potensi kerugian negara secara lebih terukur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Sejumlah petugas pendamping PKH wilayah Kota Semarang menjalani pemeriksaan di kantor Dinsos Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang berkaitan dengan indikasi kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana PKH.

Petugas yang diperiksa dari wilayah Semarang Utara, Semarang Timur dan beberapa kecamatan lainnya. Kepala Dinsos Jateng Imam Masykur menyampaikan proses pemeriksaan dilakukan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin kemarin.

Ia menyebut kantornya dipakai sebagai lokasi pemeriksaan dengan maksud mempermudah akses bagi penyidik KPK dan petugas pendamping PKH.

"Pinjam tempat agar lebih mudah memanggil teman-teman PKH," ungkap Imam, Selasa (8/9/2026).

Petugas PKH mitranya Dinsos

IIustrasi penyaluran bansos di POS. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ia juga bilang para petugas pendamping selama ini bekerja memang berdasarkan arahan Kemensos. Sedangkan hubungan relasi Dinsos dengan petugas PKH hanya sebatas mitra kerja.

"Pendamping PKH di bawah Kemensos. Dengan dinsos sebatas mitra saja," akunya.

Kepala Dinsos Jateng beberkan tersangka korupsi penyaluran PKH

PosIND Cetak Prestasi Gemilang: Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90% (dok. PosIND)

Lebih jelas lagi, ia menekankan pemeriksaan petugas pendamping PKH untuk melengkapi data terkait penetapan sejumlah pihak yang menjadi tersangka kasus korupsi penyaluran PKH.

Setahunya orang-orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK ialah Komisaris Utama PT LDMR, Direktur Operasional PT LDMR. Kemudian Dirut Utama, Mantan Dirjen PKH.

Ia tahu nama-nama tersangka tersebut dari kabar dari media massa sejak lama.

"Beritanya sudah lama. Cuman dari KPK sedang menghitung kerugian negaranya berapa," jelasnya sembari menambahkan bahwa dirinya tak tahu menahu ihwal total kerugian yang diderita negara dari korupsi penyaluran PKH tersebut.

"Nilainya belum tahu. Kerugian negaranya dari BPKP. Yang korupsi dari Dirjen Kemensos terus mengarah ke transporter," tambahnya.

Dinsos Jateng bantah terlibat korupsi PKH

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024. (dok. PT Pos Indonesia)

Ia pun menampik adanya keterlibatan petugas pendamping PKH di Jawa Tengah. Sebab lokasi kejadiannya terpusat di Kemensos.

"Bukan dari kita. Bukan dari pendamping. (Kami) tidak ada yang terlibat apa-apa. Itu kan penyaluran bansos ke masyarakat yang mendampingi SDM PKH. Jumlahnya berapa begitu," kata Imam.

Sekretaris Dinsos Jateng Isriadi Widodo mengungkapkan kedatangan KPK ke kantornya memang untuk pinjam ruangan sebagai tindak lanjut pemeriksaan korupsi.

Istilahnya sebagai tempat uji lapangan untuk keperluan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM PKH tahun 2020 yg dilaksanakan oleh kementerian sosial, sebagaimana surat KPK nomor R/5334/DIK.01.00/23/09/2026 tanggal 4 September 2026 hal Permohonan Peminjaman Tempat Kegiatan Uji Lapangan.