Identitas Dipinjam untuk Pinjol, Warga Semarang Bisa Kehilangan Bansos
- Dinsos Semarang mengingatkan warga tidak meminjamkan identitas atau rekening, karena penggunaannya untuk kredit, pinjol, maupun judol dapat memengaruhi penilaian kondisi ekonomi.
- Warga desil 1 hingga 4 menjadi sasaran bansos, tetapi catatan finansial atas nama mereka berisiko membuat bantuan hilang; sekitar 3.000 rekening terindikasi terkait pinjol atau judol.
- Warga dapat melapor ke kelurahan bila data kesejahteraan tidak sesuai; pemerintah akan memverifikasi lapangan memakai 39 variabel dan memperbarui data secara rutin setiap bulan.
Semarang, IDN Times - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang mengingatkan kepada warga untuk tidak sembarangan meminjamkan identitas pribadi kepada orang lain. Sebab, jika identitas terindikasi digunakan untuk pengajuan kredit hingga pinjaman online (pinjol), pemilik bisa kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos).
1. Kondisi ekonomi seseorang bisa terbaca dari data identitas
Potret Surat Iizin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (IDN Times/Fasrinisyah Suryaningtyas) Dari identitas tersebut, kondisi ekonomi seseorang bisa terbaca saat pemutakhiran data kesejahteraan. Data identitas itu juga menjadi salah satu bahan dalam menentukan desil kesejahteraan, yang turut digunakan sebagai dasar penentuan penerima bansos.
Kepala Dinsos Kota Semarang, Moh Agus Junaidi mengatakan, warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu perlu berhati-hati ketika memberikan identitas untuk kepentingan finansial orang lain.
“Jangan mudah meminjamkan identitas. Sebab, bisa ketahuan kalau warga tidak mampu tapi kok ternyata identitasnya dipinjam untuk pinjam bank, pinjam kredit mobil,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).
Penggunaan identitas untuk pengajuan kredit rumah, kendaraan, maupun pinjaman lainnya berpotensi memengaruhi pembacaan kondisi sosial ekonomi seseorang dalam proses pemutakhiran data.
2. Desil 1 sampai 4 jadi kelompok sasaran bansos
IIustrasi penyaluran bansos di POS. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Artinya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa saja memiliki catatan finansial yang membuat kondisi ekonominya terlihat berbeda dari keadaan sebenarnya.
“Misal untuk pinjam kredit rumah, itu statusnya menjadikan dia dianggap mampu atau terkena pinjaman. (Termasuk) pinjaman online, judi online, itu nanti yang akan membuat bantuannya pasti hilang,” terang Agus.
Untuk diketahui, desil 1 sampai 4 selama ini menjadi kelompok yang menjadi sasaran bantuan sosial karena masuk kategori masyarakat yang membutuhkan. Maka itu, ketidaksesuaian data akibat penggunaan identitas oleh pihak lain dapat menjadi persoalan serius bagi warga yang bergantung pada bansos.
Peringatan tersebut semakin relevan setelah Dinsos Kota Semarang menemukan sekitar 3.000 warga yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk aktivitas pinjaman online maupun judi online. Data mengenai aktivitas rekening tersebut terdeteksi melalui proses yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Di Kota Semarang banyak yang diindikasi rekeningnya, namanya dipakai untuk judol dan pinjol. Ada 3.000-an,” kata Agus.
3. Minta warga lebih berhati-hati pinjamkan identitas
Ilustrasi bansos/ Dok Kemensos Ketika penerima bansos terdeteksi terlibat dalam aktivitas pinjol maupun judol melalui data rekening, status penerimaan bantuan dapat terdampak.
Dinsos pun meminta warga lebih berhati-hati terhadap permintaan meminjamkan identitas maupun rekening, meskipun digunakan dengan alasan membantu kerabat atau orang lain. Sebab, aktivitas finansial yang tercatat atas nama seseorang dapat menjadi bagian dari data yang digunakan dalam proses pemutakhiran kondisi sosial ekonomi.
Pada sisi lain, Dinsos Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data kesejahteraan. Jika warga yang sebenarnya tidak mampu justru tercatat dalam desil yang lebih tinggi, pengajuan perubahan dapat dilakukan melalui pemerintah kelurahan.
“Kalau ditemukan misalkan (data) tidak pas, dia mampu tapi desilnya rendah, sampaikan saja, lapor ke kelurahan. Nanti pasti akan diusulkan untuk dilakukan perubahan data,” kata Agus.
4. Data warga dicek ulang dengan 39 variabel
Ilustrasi penerima bansos (kemensos.go.id) Usulan perubahan data tidak langsung mengubah status penerima bansos. Pemerintah melakukan verifikasi ulang di lapangan dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kelurahan, RT dan RW. Dalam kondisi tertentu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dapat dilibatkan.
Petugas kemudian mengecek kondisi warga berdasarkan 39 variabel yang menjadi dasar penilaian.
“Nanti akan dicek 39 variabelnya. Jadi, dasarnya 39 variabel itu. Apakah dia memang memenuhi kriteria atau desilnya memang salah,” terang Agus.
Pemutakhiran data dilakukan secara rutin setiap bulan. Dinsos bersurat kepada lurah dan camat untuk mengusulkan perubahan data berdasarkan kondisi terbaru warga.
“Setiap bulan pun usulan kami juga banyak. Bisa sampai ratusan yang berubah desil,” tandasnya.
