Kudus, IDN Times - Pasca operasi tangkap tangan (OTT), penyidik KPK masih menggelar pemeriksaan secara maraton di lingkungan Pemkab Kudus. Yang terbaru, sejumlah staf kantor Setda, kepala dinas dan Sekda Kudus, Sam'ani hari ini, Senin (29/7), diperiksa oleh penyidik di Mapolres setempat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kudus Hartopo, usai menggelar apel pagi bersama jajarannya, di halaman kantor Pemkab Kudus, Senin (29/7).
Hartopo menjelaskan, dari informasi yang ia dapatkan, proses pemeriksaan terhadap Sekda difokuskan pada adminstrasi dalam proses perekrutan pegawai negeri untuk posisi kepala dinas.
"Beberapa staf juga ikut dimintai keterangan bersama Pak Sekda. Arahnya mungkin ke tahapan administrasinya. Apalagi, kemarin dokumen di ruang kerja pak sekda dibawa KPK dan juga kemarin ruang kerja sekda disegel," terang Hartopo.
Pihaknya memastikan pelayanan pemerintahan di wilayahnya harus tetap berjalan dengan baik meski sejumlah pejabat telah diamankan oleh KPK. Beberapa ruangan yang semula disegel, kini sudah dibuka kembali.
"Ruang disegel sudah dibuka semua. Aktivitas pelayanan sudah normal," sambungnya.
Sementara itu, Sekda Kudus, Sam'ani Intakoris membenarkan ihwal proses pemeriksaan terhadap dirinya. Pihaknya mengaku akan kooperatif saat dimintai keterangan oleh para penyidik KPK.
Selain dirinya, ada empat staf Kantor Setda, tiga kepala dinas yang juga diperiksa. "Saya nanti akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kita koperatif. Insya allah terbuka. Kalau tidak ada apa-apa, saya yakin benar tidak ada masalah," akunya.
Ia mengklaim, sejauh ini tidak ada praktik jual beli jabatan untuk sejumlah posisi kepala dinas.
Ia berharap, dengan sejumlah kasus yang menerpa lingkungan Pemkab, nantinya dapat dilakukan pembenahan dalam proses rekrutmen ASN yang berjalan saat ini. Sehingga nantinya wilayahnya ke depan menjadi yang bersih dan berintegritas.
"Ya harapan saya teman-teman yang mendapatkan masalah kemarin agar diberikan kekuatan. Kalau sepengetahuan saya, sistem perekrutan pegawai menjadi tupoksinya pak bupati, kalau jual beli jabatan saya kurang paham," katanya.