Masalah petugas irigasi dapat mengganggu masa tanam padi.
Sekda Jateng telah kirim surat ke MenpanRB untuk validasi data petugas irigasi.
Pihak Pemprov Jateng berharap respon cepat dari BKN terkait pengangkatan status PPPK petugas irigasi.
Semarang, IDN Times - Sehari menjelang perayaan HUT Jateng, para petugas irigasi sungai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) kembali menggeruduk kantor Gubernur Ahmad Luthfi.
Mereka menagih janji Pemprov Jateng untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan status menjadi PPPK.
Zainal Abidin Petir, Kuasa Hukum FKPPA Jateng mengaku apabila persoalan pengangkatan petugas irigasi sungai tak kunjung teratasi, maka berpotensi mengganggu masa tanam ketiga pada bulan berikutnya.
"Ini ulang tahun provinsi kami kepengin ikut merasakan bahwa agar provinsi ikut memakmurkan petugas irigasi. Kami dampingi supaya status pekerjaannya mendapat kejelasan," katanya.
Sedangkan, Sekda Jateng Sumarno mengklaim telah melayangkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini untuk mengatasi persoalan pengangkatan status petugas irigasi di sejumlah wilayah bendung sungai.
Sumarno mengungkapkan pihaknya sedang memvalidasi database jumlah petugas irigasi yang selama ini jadi tenaga honorer di tiap wilayah bendung sungai.
"Data awalnya ada 1.114 orang. Nanti jadi 2.240 orang yang akan divalidasi. Mudah-mudahan akan direspon oleh pusat sesuai harapan kita," kata Sumarno saat menemui massa ratusan bahkan ribuan petugas irigasi di depan Gubernuran Semarang, Selasa (19/8/2025).
Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan petugas irigasi sungai yang tergabung dalam FKPPA Jawa Tengah menuntut pengangkatan PPPK karena nasibnya selama bertahun-tahun tidak ada kejelasan.
Sumarno pun menuturkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Muhamad Khundori sebagai Koordinator FKPPA Jateng ihwal kelanjutan proses pengangkatan petugas irigasi menjadi PPPK.
Beberapa kali pihaknya telah menemui Khundori dan perwakilan FKPPA. Sejauh ini pihaknya telah mengupayakan proses pengangkatan PPPK bagi petugas irigasi sungai dengan
"Kita sudah sampaikan terhadap tuntutan teman-teman, sudah komunikasi dengan Menpan. Dan kami telah melangkah menyampaikan surat dan data-data dari jenengan semua. Termasuk (petugas) yang sudah daftar tapi TMS (tidak memenuhi syarat)," ungkapnya.
Dalam waktu dekat pihaknya juga akan menemui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menyerahkan data petugas irigasi sungai yang akan diangkat menjadi PPPK.
"Semoga mendapat respon cepat dari BKN dan Menpan. Itu yang dapat kami sampaikan," kata Sumarno.