Polemik Tunjangan, Ketua DPRD Banjarnegara Mundur: Pengin Anggota Biasa

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana. (Dok. IDN Times)

Untuk diketahui, kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2025, yang ditandatangani Bupati Amalia Desiana pada 3 Maret 2025. Aturan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2025.

Dalam Pasal 3 peraturan itu, besaran tunjangan perumahan diatur sebagai berikut:

Kebijakan tersebut disebut sebagai penyesuaian nilai sewa pasar, berdasarkan hasil kajian harga sewa rumah di wilayah Banjarnegara.

Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat dari Partai Demokrat (kanan). (Dok. DPRD Banjarnegara)

Kendati berlandaskan kajian, kebijakan itu memantik reaksi masyarakat. Kritik muncul karena besaran tunjangan dianggap tidak sebanding dengan kondisi sosial ekonomi warga Banjarnegara yang masih berjuang meningkatkan kesejahteraan.

Di tengah polemik itu, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat dari Partai Demokrat menyatakan mundur dari jabatannya. Ia menyampaikan alasannya melalui pesan WhatsApp dan surat pengunduran diri yang beredar di publik.

“Kondisi masyarakat saat ini masih jauh dari kata sejahtera, menjadikan besaran rupiah yang saya terima sebagai Ketua DPRD belum sebanding dengan kinerja yang saya berikan untuk masyarakat,” tulis Anas.

“Saya mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPRD untuk menjadi anggota biasa dengan beban tanggung jawab yang mudah-mudahan bisa saya kerjakan,” tambahnya.

Anas menegaskan keputusan itu sebagai tanggung jawab moral melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Ia mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPC Partai Demokrat Banjarnegara, dengan tembusan ke DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan DPP Partai Demokrat

“Benar saya sudah mengambil sikap untuk mengundurkan diri per 18 September 2025. Suratnya sudah saya layangkan ke partai. Untuk respons partai, saya siap dengan segala konsekuensi,” imbuhnya.

Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat dari Partai Demokrat (kiri). (Dok. DPRD Banjarnegara)

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK, harta Anas Hidayat pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp2,76 miliar, menurun dari laporan semester sebelumnya yang mencapai Rp3,15 miliar.

Rinciannya:

Penurunan nilai tersebut dikaitkan dengan beban utang serta penurunan aset likuid.

Seperti diketahui, Anas Hidayat dilantik sebagai Ketua DPRD Banjarnegara periode 2024–2029 pada Oktober 2024. Komposisi pimpinan DPRD meliputi:

Saat pengucapan sumpah, Anas sempat menegaskan komitmen melayani rakyat:

“Menjadi pejabat negara itu sebuah pilihan yang tentu ada konsekuensinya. Menjadi pejabat harus siap melayani rakyat. Sebaliknya, kalau tidak mau melayani, baiknya kembali menjadi rakyat,” pungkasnya kala itu.