Pasar Murah Pemkab Banyumas, Niat Redam Inflasi, Dikeluhkan Tak Merata
- Pemerintah Banyumas dan BI Purwokerto meluncurkan program SARAH SIMAS untuk menekan inflasi dengan menyediakan paket sembako murah Rp10 ribu menjelang Lebaran 2026.
- Sebagian warga miskin tidak mendapat kupon pasar murah karena distribusi yang kurang merata, membuat mereka hanya bisa menyaksikan kegiatan tanpa ikut membeli.
- Pengamat menilai pasar murah efektif tapi masih terbatas jangkauannya, sehingga perlu diperluas ke wilayah pinggiran agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
Purwokerto, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto meluncurkan program SARAH SIMAS (Pasar Murah Inflasi Kabupaten Banyumas) sebagai langkah menekan lonjakan harga kebutuhan pokok. Program tersebut digelar di pelataran Pendopo Sipanji Banyumas, Selasa (17/3/2026), dengan menyediakan paket sembako seharga Rp10 ribu bagi warga yang memperoleh kupon.
Menurut Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, program ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi yang mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir terutama menjelang lebaran 2026 yang tinggal menghitung hari.
Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi di Kabupaten Banyumas sejak September 2025 tercatat 2,52 persen secara tahunan (year on year). Kenaikan harga terutama dipicu meningkatnya permintaan terhadap komoditas pangan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, sementara pasokan masih terbatas.
Tekanan harga juga dipengaruhi naiknya harga Day Old Chick (DOC) atau bibit ayam, yang berdampak langsung pada biaya produksi peternak. Selain itu, fenomena ekonomi yang dikenal sebagai haven asset turut memberi kontribusi terhadap tekanan inflasi pada periode tersebut.
1. Intervensi harga lewat pasar murah
Melalui program SARAH SIMAS, masyarakat yang mendapatkan kupon bisa membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah pasar. Paket sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, gula, telur, hingga sayur mayur.
"Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan ketika harga bahan pangan cenderung naik,"kata Bupati.
Selain membantu konsumen, program ini juga membuka ruang bagi produk lokal Banyumas untuk dipasarkan secara langsung kepada masyarakat. Beras, cabai, dan sayuran dari petani lokal menjadi bagian dari komoditas yang dijual dalam pasar murah tersebut.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menekan harga di tingkat konsumen, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi lokal serta memberi ruang bagi pelaku UMKM dan petani daerah.
2. Warga miskin kota hanya bisa menonton
Namun di balik antusiasme warga yang berhasil mendapatkan kupon, terdapat cerita lain dari sebagian masyarakat kecil yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan.
Sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan kupon pembelian sembako murah karena saat pembagian mereka tidak berada di rumah.
Salah satunya Abdurrahim (64), warga Purwokerto yang sehari hari bekerja sebagai penjaga malam di sebuah proyek pembangunan. Ia mengaku sangat berharap bisa mendapatkan kupon tersebut.
“Kalau bagi kami warga kecil, program seperti ini sangat berarti. Tapi saat pembagian kupon kebetulan saya tidak ada di rumah karena kerja malam,” ujarnya.
Menurutnya, pembagian kupon yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga sering kali membuat sebagian masyarakat terlewat.
“Harusnya pembagiannya bisa lebih merata. Kadang yang bukan warga sekitar malah dapat, sementara yang benar benar membutuhkan justru tidak kebagian,"katanya.
Meski demikian, Abdurrahim tetap menerima keadaan tersebut dengan lapang dada. "Kalau memang belum rezeki ya kita ikhlas. Tapi tetap berharap ke depan pembagiannya bisa lebih tepat sasaran,"tambahnya.
Di sekitar lokasi kegiatan, sejumlah pemulung yang biasa mengais botol bekas di kawasan GOR Satria dan Alun Alun Purwokerto juga tampak hanya melihat keramaian tanpa bisa ikut membeli paket murah tersebut.
3. Pasar murah dinilai masih terbatas
Pemerhati muda ekonomi kerakyatan di Banyumas, Sakur Abdul Wahid, menilai langkah pemerintah daerah menggelar pasar murah patut diapresiasi. Namun ia menilai cakupan program tersebut masih terlalu terbatas.
Menurutnya, kegiatan yang dipusatkan di lingkungan pemerintah kabupaten hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat.
"Upaya pengendalian inflasi melalui pasar murah ini bagus, tetapi coveragenya masih kecil, artinya baru menjangkau sebagian kecil warga,” ujarnya tegas kepada IDN Times.
Ia menilai pemerintah perlu memperluas jangkauan program hingga ke wilayah pinggiran Banyumas yang juga memiliki kantong kemiskinan.
Beberapa kecamatan seperti Pekuncen, Tambak, Sumpiuh, hingga Lumbir disebut sebagai wilayah yang juga membutuhkan intervensi pasar murah.
"Pasar murah di wilayah pinggiran sudah berapa kali digelar? Jumlahnya berapa? Data itu penting untuk memastikan masyarakat di daerah juga merasakan manfaatnya," katanya.
Menurut Wahid, program seperti SARAH SIMAS bisa menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga, asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih luas.
4. Antara kebijakan dan realitas lapangan
Secara umum Sakur menggambarkan program pasar murah memang kerap menjadi salah satu instrumen cepat pemerintah dalam meredam gejolak harga pangan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan jangkauan program masih menjadi tantangan.
Di satu sisi, pemerintah berupaya menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat kecil yang belum sepenuhnya merasakan manfaat kebijakan tersebut.
"Bagi warga seperti Abdurrahim, paket sembako Rp10 ribu tidak hanya dimaknai sebagai bantuan, melainkan peluang untuk bertahan di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik,"pungkasnya.
