Sikap Wali Kota Solo soal Raja Kembar di Keraton Surakarta

14 Nov 2025, 22:01 WIB

Larasati Rey

Walikota Solo, Respati Ardi. (IDN Times/Larasati Rey)

Intinya sih...

Pemkot Solo tetap netral dalam dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta.
Konflik internal keraton harus diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Wali Kota Respati belum pasti hadir di acara jumenengan KGPH Purboyo karena belum menerima undangan resmi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Surakarta, IDN Times - Wali Kota Surakarta, Respati Ardi akhirnya menanggapi munculnya dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dua putra PB XIII, yakni KGPH Purboyo dan KGPH Mangkubumi, sama-sama mendeklarasikan diri sebagai Raja Surakarta yang baru.

Respati menegaskan Pemkot Solo tidak akan memihak salah satu pihak. Pemerintah kota, kata dia, tetap memberikan pelayanan dan fasilitas yang sama bagi seluruh warga, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika Keraton.

“Persoalan setiap warga tetap kita selesaikan dengan baik. Semua sama,” ujar Respati saat ditemui Jumat (14/11/2025).

1. Pemkot Solo tegaskan bersikap netral.

Walikota Solo, Respati Ardi. (IDN Times/Larasati Rey)

Respati menuturkan bahwa setiap kegiatan budaya maupun hajatan masyarakat di Kota Solo akan tetap difasilitasi oleh pemkot, termasuk acara yang digelar dua kubu keraton.

“Persoalan setiap warga tetap kita selesaikan dengan baik. Ada kirab budaya, haul, festival jenang, wayangan, konser—semua tetap kita fasilitasi,” ujarnya pada Jumat (14/11).

Ia menegaskan bahwa hal yang sama juga berlaku untuk hajad jumenengan dari dua calon raja Surakarta.

“Lha iya sama lah. Mau haul, mau jumenengan, mau festival budaya apapun, tetap kita fasilitasi,” tandasnya.

2. Konflik Internal Keraton Dinilai Harus Diselesaikan Sesuai Aturan.

Keraton Kasunanan Surakarta. (IDN Times/Larasati Rey)

Terkait dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta, Respati menegaskan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Semua kan ada aturan yang berlaku. Ada konstitusi ketika warga saling konflik atau beda pendapat, ya diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mencampuri urusan internal keluarga keraton.

“Ini benar-benar bukan ranah pemerintah kota. Kalau ada warga berselisih, kita hanya bisa memfasilitasi musyawarah,” lanjutnya.

3. Belum Pastikan Hadir di Acara Jumenengan KGPH Purboyo.

Keraton Kasunanan Surakarta. (IDN Times/Larasati Rey)

Respati mengaku belum menerima undangan resmi terkait jumenengan KGPH Purboyo yang dijadwalkan pada Sabtu (15/11/2025) pagi.

“Di meja saya belum ada undangan. Sepertinya hanya pemberitahuan,” jelasnya.

Ia mengatakan terdapat banyak agenda yang harus ia hadiri di hari yang sama sehingga kehadirannya masih belum pasti.

“Nanti kita lihat, saya juga harus berbagi tugas dengan yang lain,” tambahnya.

Keraton Kasunanan Surakarta dijadwalkan menggelar Hajad Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare sebagai penobatan PB XIV menggantikan PB XIII. Undangan yang beredar menulis bahwa KGPH Purboyo akan dinobatkan sebagai PB XIV pada Sabtu (15/11) pukul 08.00 WIB di Keraton Surakarta.

Undangan tersebut ditandatangani oleh ketua panitia yang juga putri PB XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani. Saat dikonfirmasi awak media, ia membenarkan keabsahan undangan tersebut.

“Surat resmi mengenai pelaksanaan Hajad Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare SISK S. Pakoe Boewono XIV yang beredar adalah benar dan sah,” ujar Timoer.