Semarang, IDN Times – Peraturan perpajakan yang dinamis dan makin kompleks kerap menjadi tantangan tersendiri bagi para wajib pajak, terutama di sektor dunia usaha.
Belum lama ini, Kementerian Keuangan merilis aturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 dan PMK Nomor 55 Tahun 2024, yang mengatur ulang validitas kuasa pihak lain sekaligus mempertegas standar kompetensi profesi konsultan pajak. Dinamika regulasi ini menuntut para wajib pajak untuk lebih cermat dalam mengelola tata kelola perpajakannya agar terhindar dari sengketa maupun sanksi administratif yang tidak perlu.
Untuk membedah dampak dari regulasi tersebut serta peran krusial konsultan pajak dalam mendampingi dunia usaha, IDN Times berkesempatan mewawancarai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah periode 2024–2029, Advokat M. Slamet Umbaran.
Dalam perbincangan Selasa (17/11/2026) di Semarang, Slamet memaparkan perubahan signifikan jalur profesi konsultan pajak, batas wewenang konsultan dalam tata kelola keuangan perusahaan, hingga pentingnya pendampingan perpajakan bagi industri manufaktur berskala besar.
Bagaimana Anda melihat esensi dari penerbitan PMK Nomor 44 dan PMK Nomor 55 yang belakangan ini mengubah lanskap profesi konsultan pajak?
Slamet Umbaran: Ada dua PMK yang memang harus kita sikapi dan dibaca dalam satu rangkaian, yaitu PMK 44 dan PMK 55. PMK 44 terkait dengan validitas kuasa pihak lain, sedangkan PMK 55 secara khusus mempertegas profesi konsultan pajak. Perubahan signifikannya adalah sekarang hanya ada satu pintu bagi siapa pun yang ingin menjadi konsultan pajak, yakni wajib mengikuti ujian kompetensi.
Setelah lulus ujian kompetensi tersebut, seperti apa mekanisme dan jenjang profesi yang harus dilalui?
Slamet Umbaran: Dari hasil uji kompetensi itu, nantinya diberikan dua jalur. Bagi yang tetap ingin menjadi kuasa pihak lain, dipersilakan, namun dalam jangka waktu tiga tahun mereka harus mengikuti ujian penyegaran yang teknisnya akan ditentukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK). Sedangkan bagi mereka yang ingin mengambil jalur penuh sebagai konsultan pajak, setelah lulus ujian kompetensi wajib masuk sebagai anggota asosiasi konsultan pajak. Setelah itu, akan ada ujian profesi yang lebih menekankan pada etika profesi dan standar profesi.
Dengan diperketatnya aturan profesi ini, siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan?
Slamet Umbaran: Tujuan utama dari kerangka PMK 44 maupun PMK 55 adalah memberikan proteksi kepada wajib pajak. Jadi, wajib pajaklah yang diuntungkan. Mereka dipastikan akan mendapatkan pendampingan dari orang atau badan yang benar-benar memiliki kompetensi teruji di bidang perpajakan, sesuai dengan syarat ketat yang telah ditetapkan oleh aturan tersebut.
Bagaimana nasib para konsultan pajak yang sudah memiliki izin praktik sebelum terbitnya PMK 55 ini?
Slamet Umbaran: Mereka tetap terakomodasi dalam masa transisi hingga 31 Desember 2026. Artinya, jika mereka sudah mengikuti ujian sertifikasi menggunakan sistem lama tetapi sampai dengan akhir Desember 2026 tidak melakukan pengurusan izin, maka izin tersebut hangus. Mereka harus mengikuti ujian kompetensi dari awal dengan sistem yang baru.
Bagi pelaku usaha, seberapa krusial peran konsultan pajak untuk kelancaran operasional perusahaan?
Slamet Umbaran: Pendampingan konsultan pajak sebetulnya merupakan sebuah pilihan dan kami kembalikan kepada wajib pajak. Jika perusahaan sudah memiliki sumber daya manusia serta divisi perpajakan internal dengan kompetensi yang mumpuni, tentu tidak menggunakan konsultan pun tidak masalah. Namun, jika mereka butuh pendampingan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan tepat, di sinilah peran konsultan hadir. Kami mendampingi agar wajib pajak tidak mengambil langkah keliru yang berpotensi memunculkan sanksi yang tidak perlu. Selain itu, kami juga aktif mengedukasi wajib pajak terkait pemanfaatan program insentif keringanan agar tidak terlewat batas waktunya.
Terkait wewenang, apa saja ranah jasa spesifik yang bisa ditangani oleh seorang konsultan pajak?
Slamet Umbaran: Sesuai aturan, kami bisa memberikan pendampingan jasa mulai dari tata kelola pelaporan perpajakan, hingga jika muncul kasus sengketa pajak. Ranah kami mencakup pendampingan saat proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga jika sengketa tersebut harus berlanjut dan diselesaikan di Pengadilan Pajak. Kami memiliki domain untuk itu dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Agung ke depannya.
Apakah itu berarti konsultan pajak juga diperbolehkan ikut menyusun laporan keuangan perusahaan demi mencegah kekeliruan pajak?
Slamet Umbaran: Fokus kami murni pada tata kelola perpajakan. Pintu masuk pelaporan pajak memang bermula dari laporan keuangan, tetapi konsultan pajak dilarang menyusun laporan keuangan milik klien. Kami lebih fokus memberikan pendampingan pada tahap pemenuhan kewajiban pelaporan pajaknya sampai dengan pendampingan saat terjadi perselisihan data antara pemeriksa pajak dan wajib pajak.
Sebagai Ketua IKPI Jateng, seberapa besar keanggotaan saat ini dan sektor usaha apa yang dinilai paling kompleks untuk ditangani?
Slamet Umbaran: Di IKPI Jateng, kami membawahi empat cabang, yaitu Semarang, Surakarta, Tegal, dan Banyumas dengan total lebih dari 400 anggota. Konsentrasi terbesar ada di Semarang dengan lebih dari 300 anggota. Terkait sektor usaha, klien kami sangat bervariasi karena kami bisa menangani lintas sektor. Namun, perusahaan manufaktur biasanya memiliki tingkat kompleksitas tertinggi. Contohnya perusahaan garmen di wilayah Semarang yang memiliki ribuan karyawan dan berorientasi ekspor. Ketika ada masalah hambatan kebijakan di negara tujuan ekspor, hal itu pasti berimbas pada dinamika dan kewajiban pajaknya di dalam negeri.
Apakah ada agenda strategis IKPI Jateng dalam waktu dekat untuk mengedukasi masyarakat terkait dinamika aturan ini?
Slamet Umbaran: Ya, pada 15 Desember 2026 mendatang Pengurus Daerah IKPI Jateng akan mengadakan seminar untuk umum. Kami akan membedah isu-isu terkini yang sangat relevan bagi dunia usaha, seperti korelasi penyiapan laporan keuangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 118, kewajiban pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta strategi penyiapan pelaporan SPT Tahunan.