Muhammadiyah Gak Mau Buru-buru Terima Izin Tambang dari Pemerintah Pusat
ilustrasi kegiatan usaha pertambangan (pixabay.com/AlexBanner)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke ormas keagamaan, disikapi oleh Muhammadiyah.
Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menganggap pemberian IUP memang baru pertama kali dilakukan pemerintah. Sehingga sebaiknya diperlukan kajian-kajian teknis yang menyeluruh.
"Karena ini sesuatu yang baru bagi Muhammadiyah, tentunya perlu kajian dari PP Muhammadiyah sebagai lembaga tingkat pusat yang berpeluang diberi hal itu. Perlu memilih misalnya tidak bisa tergesa-gesa. Butuh waktu mendalaminya. Dikaji mendalam," kata Ketua PW Muhammadiyah Jateng, Dr Tafsir kepada IDN Times, Rabu (5/6/2024).
Baca Juga: Dico Ganinduto Siap Maju Gubernur Jateng, Dekati Muhammadiyah
1. Muhammadiyah Jateng akan lakukan kajian mendalam
Sejumlah petugas auditor saat mengecek laporan keuangan Lazismu Jawa Tengah. (IDN Times/Dok Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng)Lebih lanjut, ia mengungkapkan kajian yang akan dilakukan pengurus Muhammadiyah mencakup berbagai aspek. Mulai cara pandang bidang sosial, budaya, resiko politik, dampak lingkungan hidup dan potensi krisis ekonomi yang ditimbulkan dengan pemberian izin pertambangan.
Ia berkata kajian di bidang sosial dan budaya akan mencermati secara komprehensif bagaimana kemaslahatan bagi umat Islam.
Ia menekankan bahwa apabila nantinya pemberian izin pertambangan justru berpotensi memicu kerugian yang besar, maka pihaknya secara tegas akan menolak.
"Makanya musti dilihat lebih jeli lagi bagaimana kemaslahatannya. Kalau kerugiannya lebih besar dari kemaslahatan, maka harus ditolak. Tapi kalau tidak ada unsur itu, ya perlu kajian lebih luas lagi dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para ahli," urainya.
Editor’s picks
"Sebab itulah kami dark warga persyarikatan Muhammadiyah tidak bisa serta merta menolak. Tetapi juga tidak serta merta langsung menerima. Salah satunya harus dilihat dari efek krisis ekonomi lingkungan hidupnya," terangnya.
2. Muhammadiyah terbukti bisa kelola SDM multidisiplin
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana bersalaman dengan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr Tafsir. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)Soal kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pertambangan, katanya sejak lama Muhammadiyah sudah terbukti sanggup mengelola segala sektor perekonomian.
Muhammadiyah Jateng selama ini juga mampu mengelola sejumlah SDM untuk ditempatkan pada sektor yang multidisiplin. Dalam bidang kedokteran, Muhammadiyah Jateng bisa melakukan manajemen yang handal.
3. Muhammadiyah akan siapkan SDM di bidang pertambangan
Tambang galian C di desa Korleko Lotim (IDN Times/Ruhaili)Untuk urusan membangun rumah sakit misalnya Muhammadiyah terbukti bisa mengelola dengan optimal.
Pihaknya juga bangga dengan keberadaan para ustaz Muhammadiyah yang bisa mengoptimalkan pengelolaan rumah sakit sehingga menjadi acuan bagi organisasi lainnya.
"Ustaz ustaz di Muhammadiyah itu bisa berkumpul dan bangun rumah sakit. Itu kan diluar nalar tapi nyatanya bisa. Kalau seandainya diberikan (izin tambang) jadi kita tinggal memanajemen dengan baik. Apalagi kita punya pengalaman pada waktu diberi amanah mengelola tambak ikan saat era Menteri KKP Rohim Dahuri. Jadi soal SDM, kita punya banyak kampus, para ahli dari berbagai bidang. Kita bisa ambil dari sana," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Berikan Izin Tambang ke Ormas Keagamaan, Luhut: Niatnya Baik
