TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Genjot Penerimaan PAD, Bapenda Semarang Bagi-Bagi Doorprize

Tingkat kepatuhan bayar PBB masih di angka 70 persen

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 ini. Berbagai cara dilakukan agar target penerimaan sebesar Rp1,9 triliun bisa tercapai. 

Baca Juga: Pemkot Semarang Kebut Perbaikan Drainase untuk Antipasi Banjir

1. Permudah masyarakat bayar pajak dan retribusi

Ilustrasi kegiatan pembayaran pajak. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah upaya agar masyarakat mau membayar pajak dan retribusi daerah.

‘’Kami berikan kemudahan pembayaran digital, pembebasan denda, hingga pengundian dan bagi-bagi doorprize,’’ ungkapnya, Selasa (17/10/2023).

Adapun, komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain.

Menurut perempuan yang akrab disapa Iin, retribusi daerah akan menjadi komponen perhatian untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. Sebab, hingga kini capaian retribusi daerah baru menyentuh angka 60 persen dari target Rp140 miliar.

"Retribusi perlu kami optimalkan lagi karena realisasinya masih cukup rendah, yakni pada kisaran 60 persen. Maka itu, kami mendorong kenaikan dari sektor restribusi dengan melakukan digitalisasi melalui sistem e-Retribusi di pasar-pasar tradisional,’’ jelasnya.

2. Optimalkan penerimaan retribusi

Ilustrasi wirausaha di pasar tradisional (IDN Times)

Upaya tersebut dilakukan Bapenda agar penerimaan retribusi meningkat, sekaligus mengajak masyarakat untuk melakukan pembayaran secara nontunai dengan menggunakan QRIS saat bertransaksi di pasar tradisional.

Sementara, penerimaan paling besar untuk PAD, yaitu pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepatuhan masyarakat membayar PBB ini cukup tinggi.

"PBB targetnya setiap tahun cukup besar yaitu lebih dari Rp600 miliar. Sampai saat ini realisasinya sudah lebih dari 90 persen. Artinya masyarakat sudah mulai sadar meskipun belum 100 persen. Sedangkan, tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB masih di angka 70 persen," jelas Iin.

Baca Juga: Tangani Kemacetan, Pemkot Lakukan Pelebaran Jalan Veteran Semarang

Berita Terkini Lainnya