Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki Semarang (KPTS) menyarankan supaya Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu merombak jajaran manajemen BLUD Bus Rapid Trans (BRT) Semarang.
Baca Juga: Trip Dipangkas, Pengelola BRT Semarang Musti Diaudit BPK
1. BLUD Trans Semarang butuh SDM yang profesional
Sejumlah anggota Koalisi Pejalan Kaki Semarang (KPTS) saat naik BRT Trans Semarang Koridor IV dengan rute Balaikota Semarang-Cangkiran. (IDN Times/Fariz Fardianto) Founder KPTS, Theresia Tarigan mengatakan, BLUD Trans Semarang saat ini membutuhkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang andal agar ke depan bekerja lebih profesional.
"Perlu ada perombakan manajemen UPT Trans Semarang. Sehingga SDM-nya lebih profesional, lebih bisa menganalisis angkutan umum dan bisa mengisi okupansi armada bus 70 persen. Jadi dengan keterisian 70 persen, walau diberi dana subsidi ya masih wajar. Tapi kalau sampai dana subsidinya 8 kali lipat ini saya rasa perlu dibongkar ulang," kata Theresia, Kamis (9/2/2023).
2. Segmen penumpang BRT tidak dijelas
Salah satu feeder rute Kecamatan Mijen-Gunungpati saat menurunkan penumpang di Ngrembel Cepoko. (IDN Times/Fariz Fardianto) Ia menjelaskan, selama ini pengoperasian BRT belum memiliki kejelasan untuk menentukan target pangsa pasarnya di seluruh kecamatan. Lebih lanjut, menurutnya semestinya pengelola BRT membidik target segmentasi penumpang kalangan anak sekolah maupun para pekerja secara akurat.
Dengan cara begitu, katanya makan pemberian dana subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bisa dimanfaatkan dengan tepat sasaran.
"Pemberian subsidi harus efektif. Dan bisa juga ditambah subsidinya karena warga bisa menghemat biaya untuk menggunakan transportasi umum seperti Trans Semarang setiap hari. Ini tentunya sangat membantu pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan mengantisipasi resiko kecelakaan sejak awal," terangnya.
3. Sumber pendapatan BLUD jomplang
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Dua Bus Rapid Trans (BRT) Semarang tampak mengantre untuk menjemput penumpang di halte koridor Jalan Pemuda, Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) Adapun, dana subsidi dari Pemkot Semarang yang digelontorkan ke BLUD Trans Semarang tergolong tinggi. Pada 2021 silam dana subsidi BLUD Trans Semarang mencapai Rp213 miliar. Sedangkan total pendapatannya Rp25 miliar.
"Trans Semarang subsidinya sangat besar. Yaitu totalnya Rp213 M tapi pendapatannya Rp25 M dan sudah sangat jomplang. Kenapa sudah jadi UPT sejak 10 tahun lebih namun tidak bisa profesional," ungkapnya.
Di samping itu, There menyampaikan BLUD Trans Semarang sejak 2009 tidak pernah mengadakan survei demand guna mengetahui seberapa banyak masyarakat yang membutuhkan layanan BRT.
Hal tersebut menjadi ironis karena ia menilai selama ini masih banyak anak sekolah yang memilih naik sepeda motor ketimbang memakai BRT.
"Jadi kita harus melihat bahwa BRT dikelola untuk melayani siapa dulu. Karena Trans Semarang selama beroperasi sejak 2009 belum pernah dilakukan studi survei demand. Akhirnya masih banyak anak sekolah yang naik sepeda motor. Ya mustinya kan sebagai transportasi publik yang pakai ya anak sekolah dan para pekerja," urainya.
Baca Juga: Rute BRT Terbatas, Undip Semarang Pilih Operasikan 4 Bus Kampus
