Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Berbagai jenis proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah saat ini mengalami hambatan. Sebab, tak sedikit kegiatan yang masuk daftar PSN yang kekurangan sumber bahan baku untuk kebutuhan materialnya.
Baca Juga: Rusak Kawasan Konservasi, Balai TNGM Diminta Tutup Tambang Ilegal di Magelang
1. Ditreskrimsus sedang nego Dinas ESDM biar PSN tetap lancar
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut Presiden Jokowi di Bandara JB Sudirman Purbalingga. Dok Humas Pemprov Jateng Seperti yang diungkapkan Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Robert Sihombing, personelnya sedang mengurus sejumlah perizinan supaya PSN di Jawa Tengah tetap bisa berjalan sesuai rencana yang dipatok Presiden Jokowi.
"Karena otomatis memang kurang materialnya. Harus ada yang mendukung supaya bisa lancar. Kami juga lagi kerja sama dengan ESDM (Dinas ESDM) supaya PSN ini bisa berjalan," jelasnya, Jumat (10/2/2023).
2. Ada surat sakti bernama SIPB
Lubang Tambang Ilegal di TN Bogani Nani Wartabone (Dok. KLHK) Lebih lanjut, lobi-lobi dengan Dinas ESDM perlu dilakukan demi mencari jalan keluar agar kebutuhan material mencukupi. Robert menjelaskan saat ini sedang diajukan izin yang bernama Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB).
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Pakai SIPB bisa percepat proses PSN
Foto udara bendungan Kuwil Kawangkoan berlatar Gunung Klabat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (18/01/2023). Bendungan Kuwil menampung 23 juta meter kubik air tawar yang mengalir dari anak sungai Danau Tondano, serta berfungsi untuk penyediaan air baku, potensi pengembangan energi listrik, serta menjadi destinasi wisata. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono) Menurutnya dengan menggunakan dokumen SIPB bisa mencari kebutuhan material untuk PSN selama tiga tahun. Di samping itu, penggunaan SIPB juga mampu mempercepat prosesnya.
"Makanya sekarang ada SIPB (surat izin penambangan batuan), kerja sama dengan PSN. Izinnya cuma tiga tahun. Kalau izin yang biasa bisa sampai lima tahun. Kalau PSN bisa selesai tiga atau di bawah tiga tahun kita sarankan dia menggunakan SIPB. Jadi bisa cepat prosesnya. Namun tidak diketahui dimana kendalanya, kok sulit izinnya, mungkin ada administrasi yang harus diurus setelah keluar SIPB-nya," ujar Robert.
Berkaitan dengan pelaksanaan PSN di Jateng dan DIY, katanya, pekerjaan tersebut untuk kebutuhan pembangunan jalan tol, bandar udara, bendungan, kereta, kawasan industri, energi dan sanitasi air bersih.
Baca Juga: Jateng Bentuk Tim Terpadu, Tambang Ilegal Lereng Merapi Ditutup Polisi
