Duh! Upah UMK 2022 di Semarang Cuma Naik Rp25 Ribu, Buruh Teriak
Semarang, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang akan mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2022 ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada dua usulan UMK disampaikan berdasarkan hasil rapat antara Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah.
1. Kenaikan UMK hanya 0,89 persen
Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, dari hasil rapat bersama Dewan Pengupahan Kota Semarang pihaknya akan mengusulkan UMK dari usulan serikat pekerja dan perhitungan pemerintah.
‘’Perhitungan dari pemerintah itu berdasarkan PP No 36/2021 tentang pengupahan. Dalam regulasi itu sudah menjelaskan rumusannya. Jadi, kami tinggal memasukan saja. Adapun, kenaikan UMK sebesar 0,89 persen," ungkapnya, Kamis (18/11/2021).
Dari perhitungan pemerintah, UMK tahun 2022 yang dihitung berdasarkan PP No 36/2021 ada kenaikan sebesar 0,89 persen dari UMK tahun 2021. UMK 2021 sebesar Rp2.810.025 menjadi Rp2.835.021,29 atau naik sebesar Rp24.996.
2. Dua usulan UMK diajukan ke Gubernur Jateng
Sementara itu, usulan dari serikat pekerja dihitung dengan rumusan kebutuhan sehari-hari. Angka usulan yang didapatkan pun berbeda dari perhitungan pemerintah.
Sutrisno menjelaskan, serikat buruh juga menggunakan haknya untuk menyampaikan usulan sesuai kebutuhan mereka. Meski terdapat perbedaan, pihaknya akan tetap menyampaikan dua usulan tersebut kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
"Jadi, kami tetap ajukan dua usulan tersebut, yaitu usulan dari teman-teman serikat pekerja dan usulan dari rumusan pemerintah. Jadi, Apindo pun sepakat dengan usulan itu," imbuhnya.
3. Serikat pekerja ajukan UMK 2022 sebesar Rp3,39 juta
Gubernur Jateng telah membuat edaran kepada wali kota dan bupati untuk segera menyampaikan usulan paling lambat 22 November 2021.
‘’Kami berharap UMK yang nanti ditetapkan oleh gubernur adalah UMK yang sehat. Artinya, UMK tersebut bisa disepakati bersama dan membawa keberkahan bagi serikat pekerja maupun pengusaha,’’ tandas Sutrisno.
4. Penghitungan UMK versi pekerja berdasarkan Undang-undang No 13/2003
Terpisah, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja dari Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Slamet Kaswanto mengatakan, serikat buruh dan serikat pekerja mengusulkan angka UMK 2022 sebesar Rp3.397.623,99. Angka tersebut diperoleh dari kebutuhan hidup layak (KHL) 2021 ditambah angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
’'Untuk mengetahui angka KHL, kami telah melakukan survei di tiga pasar, yakni Pasar Jatingaleh, Pasar Mangkang, dan Pasar Langgar. Kemudian, angka KHL diformulasikan dengan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dan didapatkan kenaikan sebesar 17 persen dari UMK 2021,’’ jelasnya.
KSPN konsisten menerapkan regulasi Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dasar penetapan upah minimum berdasarkan survei KHL. Sedangkan PP No 36/2021, acuan itu ditiadakan.
‘’Maka itu, kami dari serikat pekerja menolak dan tidak sepakat dengan penggunaan PP No 36/2021 sebagai dasar acuan penetapan UMK 2022,’’ tandasnya.
