Demak, IDN Times - Aktivitas penanaman mangrove selama ini sangat masif dikerjakan Pemprov Jateng untuk mengatasi abrasi sepanjang pantai utara. Pemprov Jateng juga memiliki program mageri segoro dengan memperbanyak penanaman mangrove di setiap titik kampung nelayan yang dekat dengan pantai.
Namun, menurut Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, tidak semua mangrove bisa bertahan hidup lama di setiap lokasi penanaman.
"Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang,” ujarnya saat menemani Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin (19/10/2026).
Pernyataan Luthfi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemulihan kawasan pesisir, yakni memastikan mangrove yang ditanam benar-benar tumbuh dan mampu memberikan perlindungan dalam jangka panjang.
Sebagai catatan, di sepanjang 2025 program mageri segoro yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare. Penanaman tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Meski demikian, besarnya jumlah penanaman perlu diikuti upaya untuk menjaga tingkat keberhasilan tumbuh dan memastikan manfaatnya bagi warga pesisir.
Salah satu pendekatan di Timbulsloko adalah penggunaan HexBricks, inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupa struktur modular.
Teknologi tersebut dipadukan dengan guludan dan struktur bambu dalam kawasan percontohan. Area bakau yang dikembangkan mencapai 6,56 hektare, dengan penanaman tahap awal seluas 1.200 meter persegi.
Efektivitasnya akan dinilai melalui pemantauan pertumbuhan mangrove, sedimentasi, kinerja struktur, hingga manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Artinya, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh pemasangan struktur atau penanaman bibit, tetapi juga oleh kemampuan kawasan tersebut memulihkan ekosistem dan membantu mengurangi risiko kerusakan pesisir.
Luthfi menyatakan dukungan terhadap pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu solusi untuk menangani persoalan Pantura.
“Giant Sea Wall adalah salah satu solusi yang paling mujarab dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita akan selalu dukung kegiatan ini,” tegasnya. Namun, penerapan perlindungan pesisir juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian warga.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan, kawasan Timbulsloko menjadi lokasi percontohan untuk mempelajari model perlindungan yang sesuai dengan karakteristik alam setempat.
Menurut Didit, pendekatan yang diterapkan di satu wilayah belum tentu dapat digunakan dengan cara yang sama di wilayah lain. Pembangunan perlindungan Pantura harus tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan petambak. Akses masyarakat menuju laut maupun tambak tidak akan ditutup seluruhnya. "Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” katanya.