Ahmad Luthfi Minta Kepala Daerah di Jateng Serahkan Data Perusahaan

Pembuatan surat edaran itu untuk menindaklanjuti nota kesepakatan antara Pemprov Jateng dengan BPS RI tentang  penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.

Luthfi menjelaskan, bupati/wali kota harus terbuka dengan data yang diminta oleh BPS. Ia meminta jangan menutup-nutupi data.

Sebab data itu nanti yang akan dijadikan acuan untuk menentukan arah kebijakan dan langkah intervensi di tiap daerah. 

"Berikan data itu, yang diminta BPS jangan ditutup-tutupi. Kasih fakta apa adanya. Blakotang (red; keterbukaan/ apa adanya), kita buka datanya di seluruh daerah masing-masing," katanya.

Tidak hanya kepala daerah, surat edaran itu juga akan ditujukan kepada seluruh pelaku usaha agar membuka data yang dibutuhkan BPS.

 "Jadi kita buat surat edaran agar BPS bisa diterima di kalangan industri, tentu harus lewat para bupati/wali kota," ujarnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi Pemprov Jateng yang akan mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota.

"Saya menyambut baik langkah untuk menyampaikan atau mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah ke bupati dan walikota. Kalau boleh, sekaligus pelaku usaha supaya nanti mereka bisa juga memahami betapa pentingnya data yang diberikan mereka," kata perempuan yang akrab disapa Winny itu. 

Ia menjelaskan, praktik pengumpulan data oleh petugas BPS selama ini masih sering mendapatkan penolakan dari pelaku usaha. Ada juga perusahaan yang terpilih sebagai responden sudah menerima petugas BPS tetapi tidak memberikan data yang lengkap.

BPS juga menjamin bahwa data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan dijaga kerahasiaannya. Data tersebut akan dilindungi sesuai undang-undang perlindungan data pribadi. "Nah apabila kita bisa sama-sama perbaiki ini tentunya ini akan menjadi sangat membantu kita semua untuk memberikan data yang lebih baik," ujarnya.