Semarang, IDN Times - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jawa Tengah dalam waktu dekat membentuk satuan gugus tugas penanggulangan bencana (satgas tagana) untuk membantu pemerintah provinsi. Pembentukan satgas akan disertai pelatihan penanganan keadaan darurat.
Pelatihan ini bertujuan membekali para anggota dengan pemahaman mengenai prosedur operasional standar (SOP) serta tata cara bertindak saat menghadapi bencana di lapangan.
Ketua PD AMPG Jawa Tengah, Arif Wahyudi, mengatakan sejumlah daerah, seperti Pemalang, Tegal, Pekalongan, dan Kudus, menghadapi berbagai bencana, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kesiapsiagaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bergerak cepat ketika terjadi situasi darurat.
"Seperti yang disampaikan Ketua DPD, kita wajib membentuk tim tanggap bencana atau satgas bencana di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab, akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah," ungkapnya di sela rakor pengurus AMPG dari 28 kabupaten/kota, Kamis (22/10/2026).
Ia menganggap sebagai organ sayap Golkar pihaknya tak melulu mendekati masyarakat saat pemilu saja. Melainkan perlu menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata. Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (satgas) tanggap bencana yang disiapkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai daerah.
"Untuk penanganan kondisi darurat, termasuk SOP dan tata cara yang harus dilakukan, akan kita berikan pelatihan. Nantinya ada apel kesiapsiagaan akhir tahun ini," jelasnya.
Arif menambahkan, pelatihan tersebut akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang kebencanaan, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah.
“Kita akan bekerja sama dengan BPBD Jawa Tengah. Kebetulan saya di Komisi E DPRD Jateng, dan BPBD merupakan salah satu mitra kami,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan peran relawan dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan darurat. Menurut dia, relawan perlu dibekali keterampilan khusus agar mampu memberikan pertolongan sesuai prosedur. Karena itu, anggota satgas AMPG nantinya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) kebencanaan.
Sebagai tahap awal, pelatihan kesiapsiagaan bencana tersebut direncanakan diikuti sekitar 20 hingga 25 anggota AMPG.
“Minimal 20 sampai 25 orang sebagai awalan. Ini hampir sama dengan konsep desa tanggap bencana, yang juga melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat desa. Intinya, bencana bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja. Karena itu, orang-orang yang akan melakukan penanganan darurat harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan,” ungkapnya.
Arif menjelaskan, anggota AMPG yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan diterjunkan langsung ke lokasi bencana untuk membantu masyarakat terdampak.