Penggunaan APBD digeser ke infrastruktur
Anggaran infrastruktur diarahkan ke desa, pertanian dan ketahanan pangan
Kegiatan MBG juga dapat tambahan anggaran
Semarang, IDN Times - Penentuan alokasi APBD Perubahan Pemprov Jawa Tengah tahun 2025 diketahui mengalami pergeseran untuk program-program prioritas pemerintah pusat.
Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng bersama Gubernur Ahmad Luthfi telah disetujui bahwa pagu APBD Perubahan tahun ini lebih banyak dialokasikan ke pekerjaan proyek infrastruktur jalan, irigasi dan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi C F-PKS DPRD Jateng, Muhammad Afif mengungkapkan dengan menggeser anggaran ke infrastruktur, maka otomatis ada penambahan anggaran bagi sejumlah OPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jawa Tengah.
"Di dalam banggar kita memang tanyakan langsung adanya penambahan anggaran bagi beberapa OPD. Nah, yang dapat banyak itu untuk sektor infrastruktur, karena perlu dikuatkan dan ditambah," kata Afif, Selasa (5/8/2025).
Lebih jauh lagi, Afif menyampaikan pergeseran anggaran ke infrastruktur nantinya digunakan untuk belanja sarana dan prasarana (sarpras) jalan raya dan kebutuhan program ketahanan pangan.
Selanjutnya penggunaan APBD Perubahan juga diarahkan untuk perbaikan infrastruktur pedesaan dan pertanian.
Ia pun menuturkan dengan adanya pergeseran anggaran, maka DPUBMCK Jateng memperoleh tambahan anggaran proyek mencapai ratusan miliar.
"Anggaran infrastruktur sudah diarahkan untuk ketahanan pangan. Ini juga termasuk ke infrastruktur desa dan pertanian. Jadi alolasinya lebih ke Dinas Pekerjaan Umum. (Anggaran) bertambah ratusan miliar," ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya pun menyarankan supaya DPUBMCK memanfaatkan alokasi anggaran yang ada dengan tepat sasaran. Pihaknya mengingatkan agar DPUBMCK jangan menyalahgunakan tambahan anggaran infrastruktur yang diberikan Pemprov.
"Harapannya dengan tambahan anggaran ini benar-benar dikucurkan, jangan sampai ada penyelewengan. Sebaiknya menggunakan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat," urainya.
"Kita juga ingin ekonomi Jawa Temgah kondisinya semakin membaik. Setiap kegiatan harus berdampak yang positif kepada masyarakat," tambahnya.
Tak cuma itu saja, pergeseran anggaran juga diarahkan ke pelaksanaan MBG. Khusus MBG, katanya memperoleh anggaran tambahan terbanyak karena sebagai pendukung program prioritas pemerintah pusat.
Sedangkan untuk anggaran publikasi tidak ada perubahan. Secara keseluruhan Banggar memutuskan tidak ada kenaikan yang signifikan. "Jadi selain infrastruktur, untuk APBD paling banyak memang bergeser ke MBG," pungkasnya.