Semarang, IDN Times - Seorang guru honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Surakarta, Ariyanto berkeluh kesah lantaran tak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun ia sudah mengabdi sejak 2004 silam.
Curhatan itu malah menjadi berkah baginya, karena Ariyanto justru mendapatkan sebuah sepeda motor.
Keluh kesah Ariyanto disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat ia mendapatkan penghargaan dalam peringatan Hari Guru di SMA Negeri 1 Semarang, Senin (25/11).
Ia bercerita bahwa dirinya telah berusaha mendaftar beberapa kali namun tak kunjung bisa menjadi seorang PNS.
"Saya honorer sejak 2004 pak, sekarang usia saya sudah lebih dari 35 tahun. Sudah tidak ada kesempatan jadi PNS lagi. Tapi saya tetap pengen jadi PNS seperti teman-teman yang lain, mohon dibantu pak," pintanya kepada Ganjar.
Menanggapi curhatan Ariyanto, Ganjar bahwa untuk menjadi PNS harus mengikuti persyaratan yang ada. Salah satunya adalah usia yang tak boleh melebihi 35 tahun, serta persyaratan lain.
"Jadi njenengan (red: Anda) sudah tidak bisa. Tapi kan masih bisa ikut daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi silahkan njenengan daftar PPPK saja," ujar Ganjar.
Disaat yang bersamaan, Ganjar juga menanyakan gaji Ariyanto. Kepada suami Siti Atikoh itu, Ariyanto membeberkan bahwa gaji pertamanya adalah Rp250 ribu per bulan. Saat ini gaji yang diterimanya sebesar Rp1,9 juta per bulan.
"Jadi silahkan daftar PPPK, semoga bisa. Tapi meskipun gaji segitu, bapak tetap semangat kan mendidik anak-anak kita," tanya Ganjar dan dijawab semangat oleh Ariyanto.
"Siap bapak. Saya mengabdi bukan hanya untuk mencari uang, tapi ingin menjadikan anak-anak khususnya difabel menjadi berprestasi."
Sontak, jawaban Ariyanto membuat Ganjar bangga. Ia langsung memberikan hadiah tambahan kepada Ariyanto berupa sepeda motor.
"Karena kamu semangat, saya belikan motor ya. Semoga bermanfaat," ungkap Ganjar disambut tepuk tangan riuh seluruh peserta upacara.
Usai acara, Ganjar menyatakan bahwa persoalan guru honorer memang menjadi perhatiannya. Dia berharap para guru honorer yang tidak bisa menjadi PNS, agar bisa menjadi PPPK.
"Soal gaji kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati/Wali Kota untuk menggaji seluruh guru honorernya standar Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Bagi yang belum, saya minta surat edaran itu dilaksanakan," tegasnya melansir laman resmi Pemprov Jateng.
Tak hanya itu, Ganjar pun mendorong agar Kemenpan RB dan Kemendikbud untuk duduk bersama memberikan solusi terhadap persoalan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Indonesia. Ganjar meminta agar mereka diberikan kesempatan agar mendapatkan gaji yang layak.
"Bisakah kita merubah regulasi, karena mereka tidak bisa jadi PNS. Izinkan mereka diberikan Surat Keputusan (SK), sehingga negara mengintervensi," tukas Ganjar.
Jika para guru honorer bisa mendapatkan pengakuan terhadap statusnya, maka kehidupan mereka akan lebih baik.
"Mungkin mereka tidak bisa menjadi PNS, tapi kalau tunjangan bisa diberikan dari sertifikasi, maka ini akan menambah pendapatan mereka. Sehingga hidupnya lebih sejahtera," tutupnya.