Geothermal Ungaran-Telomoyo, Pakar: Jangan Bayar Mahal Biaya Sosial

Menurutnya, transisi dari energi fosil memang penting, karena ketergantungan terhadap batu bara sebagai sumber energi listrik masih tinggi. Namun, pilihan sumber energi alternatif harus mempertimbangkan lokasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

“Kalau kemudian tujuannya menambah energi di Pulau Jawa dengan solar energi geothermal yang saya tahu di Ungaran dan di Telomoyo rencananya, menurut saya hal yang belum urgent untuk kemudian dibangun,” kata dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip itu.

Yanuar menilai, persoalan utama bukan terletak pada geothermal sebagai sumber energi. Panas bumi tetap dibutuhkan sebagai bagian dari diversifikasi energi dan upaya mengurangi ketergantungan pada batubara. Namun, persoalannya adalah ketika sumber energi tersebut dikembangkan di lokasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya tinggi.

Khusus untuk Gunung Ungaran, ia menyoroti kedekatan rencana eksplorasi dengan kawasan situs Gedong Songo dan sejumlah situs bersejarah lainnya.

“Apalagi khusus Ungaran, saya dengar-dengar itu akan mepet ke situs-situs Gedong Songo, situs Durma Kala. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budayanya akan memerlukan biaya yang cukup tinggi,” ujarnya.

Menurut Yanuar, biaya tersebut tidak cukup dihitung dari nilai investasi pembangunan atau kapasitas listrik yang nantinya dihasilkan. Ada biaya sosial yang perlu dimasukkan dalam pengambilan keputusan, mulai dari kemungkinan perubahan kehidupan masyarakat, dampak terhadap aktivitas ekonomi, hingga konsekuensi terhadap kawasan yang memiliki nilai budaya.

“Biaya sosial dan biaya yang lain itu cukup besar untuk dipertaruhkan untuk proyek itu,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah dan pengembang menghitung secara lebih kritis seberapa besar energi yang akan dihasilkan, dibandingkan dengan potensi biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung.

“Coba hitung-hitungan potensi energi yang mau dihasilkan, misalnya dua pembangkit geothermal itu seberapa? Cukup affordable enggak?” ujarnya.

Selanjutnya, di tengah munculnya kekhawatiran masyarakat mengenai rencana geothermal, Yanuar menilai pemerintah dan pengembang juga memiliki pekerjaan rumah besar dalam komunikasi lingkungan.

Ia mengkritik pola komunikasi yang terkesan baru dilakukan setelah muncul polemik. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat semestinya dilakukan sejak tahap awal, sebelum keputusan teknis proyek berjalan lebih jauh.

“AMDAL dulu baru dilakukan eksplorasi. Dan itu yang kayaknya belum dikomunikasikan secara baik oleh pihak manapun, pemerintah atau yang mau proyek,” ujarnya.

Yanuar mendorong pemerintah dan pengembang terlebih dahulu menyerap suara masyarakat, akademisi, serta kelompok lokal untuk memetakan potensi manfaat dan risiko proyek.

“Dikomunikasikan dulu, jangan bikin kehebohan dulu. Serap masyarakat, suara masyarakat, suara akademisi, suara masyarakat setempat,” katanya.

Menurut dia, masyarakat pada dasarnya tidak selalu menolak pembangunan. Mereka ingin mendapatkan jawaban sederhana mengenai apa manfaat proyek bagi kehidupan mereka dan apa konsekuensi yang harus mereka tanggung.

“Masyarakat itu sebenarnya pengen tahu, apa sih manfaatnya, apa sih ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Lalu, masalah lain yang disoroti Yanuar adalah cara pemerintah maupun komunikator lingkungan menyampaikan informasi. Menurutnya, komunikasi lingkungan kerap gagal karena menggunakan istilah ilmiah yang sulit dipahami masyarakat.

“Communicator-nya itu terlalu banyak menggunakan diksi, menggunakan kata-kata yang terlalu ilmiah dan itu tidak dipahami,” katanya.

Ia mencontohkan istilah perubahan iklim yang bagi sebagian masyarakat masih terdengar abstrak. Padahal, isu tersebut dapat dijelaskan melalui fenomena yang mereka alami sehari-hari. Hal yang sama seharusnya diterapkan dalam komunikasi proyek geothermal.

Alih-alih hanya menjelaskan istilah teknis mengenai panas bumi, pemerintah dan pengembang perlu menerangkan secara sederhana apa yang akan berubah di lingkungan warga, apa manfaat ekonominya, apa risikonya, dan siapa yang menanggung risiko tersebut jika terjadi dampak.

‘’Komunikasi yang buruk bukan sekadar persoalan hubungan masyarakat. Jika tidak diperbaiki, komunikasi yang tidak transparan dapat memperbesar ketidakpercayaan dan memicu konflik sosial,’’ terang Yanuar.

Khusus di Gunung Ungaran, potensi tersebut menjadi semakin sensitif karena proyek bersinggungan dengan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

“Kalau kemudian memang dalam cara itu dipaksakan di Ungaran, akan terjadi perubahan sosial yang revolusioner. Itu problem,” tegasnya.

Maka itu, sebelum berbicara mengenai pengeboran atau pembangunan, pemerintah perlu memastikan seluruh pihak memiliki informasi yang sama mengenai proyek tersebut.

Menurut Yanuar, transisi energi seharusnya bukan perlombaan membangun pembangkit sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah memastikan energi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan, lokasinya tepat, dampaknya dapat dikendalikan, dan masyarakat memahami serta terlibat dalam prosesnya.

“Masih terburu-buru. Yang kedua, ada alternatif lain selain geothermal,” katanya.