Surakarta, IDN Times - Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” buka suara terkait keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyidikan kasus Rismon Sianipar melalui mekanisme restorative justice. Ia menilai langkah tersebut sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.
“Ya itu kewenangan dari Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (20/4/2026).
Jokowi menegaskan, dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka perkara yang menjerat Rismon Sianipar dinilai telah tuntas.
“Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear, selesai,” katanya.
Seperti diketahui, Rismon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Namun, kasus tersebut dihentikan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai melalui pendekatan restorative justice.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto menjelaskan penghentian perkara dilakukan setelah Rismon memenuhi syarat hukum, termasuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.
“Setelah memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3. Artinya, status tersangka Saudara RS otomatis dicabut,” ujarnya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menambahkan bahwa proses tersebut juga melibatkan pertemuan langsung antara Rismon dan Jokowi di Solo. Setelah itu, mediasi difasilitasi di kantor kepolisian dan berujung pada kesepakatan damai.
Meski perkara Rismon dihentikan, polisi memastikan penanganan terhadap pihak lain yang terlibat dalam kasus serupa tetap berlanjut.
“Penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan,” kata Iman.
Sementara itu, saat ditanya kemungkinan langkah serupa terhadap pihak lain seperti Roy Suryo dan Dokter Tifa, Jokowi memilih tidak memberikan tanggapan. Ia hanya tersenyum dan meninggalkan lokasi.