Krisis Ekonomi, Jokowi Minta Daerah Kerja Keras Turunkan COVID-19

Ia menekankan kepada bupati dan walikota di Jateng agar bekerja keras menurunkan angka penularan COVID-19. Jokowi menginginkan bahwa di bulan Juli nanti kasus penularan COVID-19 di Jateng dapat menurun yang dapat dibarengi dengan perbaikan situasi perekonomian lokal.

"Kita harapkan, di bulan Juli kita kerja keras sehingga Jateng kasusnya turun, COVID-19 bisa hilang dan ekonomi kita bisa merangkak ke pertumbuhan yang normal kembali," katanya.

Ia mengungkapkan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kesehatan harus berjalan seimbang. Para kepala daerah jangan melonggarkan aktivitas tanpa mampu mengendalikan kasus COVID-19. Ia mengingatkan supaya situasi yang berjalan saat ini tidak memunculkan gelombang kedua penularan COVID-19.

"Kita jaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Saat ini ada krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan. Karena dari demand terganggu, produksi terganggu," tegasnya.

Pihaknya mengaku saat ini mengkhawatirkan dengan laju perekonomian yang cenderung menurun. Menurutnya bila pada kuartal pertama masih tumbuh 2,97 persen. "Di kuartal kedua kita sangat khawatir, kita di posisi yang minus. Inilah harus hati-hati dalam mengelola manajemen krisis. Agar urusan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan," paparnya.

"Gas dan remnya harus diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa mengendalikan remnya. Ekonominya bagus tapi covidnya naik. Bukan itu yang kita inginkan. Jadi ekonominya terkendali dan covidnya tidak menganggu masyarakat," ujar Jokowi. 

Pihaknya mengemukakan jika saat ini semua masyarakat terkena imbas dari buruknya dua sektor tersebut. Bahkan, Jokowi bilang seluruh dunia juga mengalaminya. 

"Misalnya ekonomi dunia pada 2020 terkontraksi minus 6 sampai 7,6. Artinya secara global, di dunia sudah masuk resesi," katanya.

Berdasarkan data yang ia dapatkan, laju perekonomian di Singapura kini minus -6,8. Di Malaysia -8, Amerika Serikat -9,7, Inggris -15,4, Jerman -11,2, Perancis -17,2 dan Jepang -8,3. 

"Oleh sebab itu, kita harus bisa atur gas dan remnya. Antara situasi kesehatan serta ekonomi jadi tanggungjawab kita semua, tidak hanya kepala daerah. Tetapi juga jajaran Forkominda, TNI/Polri bisa berjalan dengan baik," tandasnya.