Mantan Kades Soroti Pemecatan 9 Perangkat Desa Klapagading Kulon

Dalam tata kelola pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membina perangkatnya. Karena itu, setiap persoalan kinerja semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pembinaan berjenjang.

Ia menjelaskan, sanksi terhadap perangkat desa idealnya memang diawali dengan Surat Peringatan (SP) pertama apabila perangkat dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi, sering tidak masuk kerja, atau tidak aktif dalam kegiatan desa. Jika dalam masa evaluasi terjadi perbaikan kinerja, maka SP tersebut gugur dengan sendirinya.

"Begitu juga dengan SP berikutnya, baru jika seluruh tahapan tidak menunjukkan perubahan, pemberhentian bisa dipertimbangkan,"ujarnya.

Rudianto juga menyoroti aspek kepemimpinan kepala desa dalam menangani konflik internal. Ia menilai, kepala desa harus mampu memisahkan urusan pribadi dari kepentingan pelayanan publik.

"Dalam pelayanan, hal-hal yang bersifat pribadi seharusnya dikesampingkan, Kepala desa itu pembina perangkat, sehingga kesalahan perangkat juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepala desa,"kata dia.

Selain pemecatan, lanjut Rudianto, kepala desa sebenarnya memiliki alternatif lain dalam menyikapi persoalan kinerja, seperti pemanggilan, pembinaan langsung, hingga rotasi jabatan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Ia berharap polemik pemecatan sembilan perangkat desa tersebut dapat disikapi secara bijak oleh seluruh pihak dengan tetap mengedepankan aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Semua pihak sebaiknya menahan diri dan mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada pihak berwenang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di desa,"pungkas Rudianto.