Semarang, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merampungkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah yang menyeret PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Langkah penyerahan tersangka ini merupakan perwujudan komitmen OJK untuk memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas industri perbankan, dan melindungi kepentingan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Dua tersangka yang terseret dalam kasus ini memiliki peran yang berbeda di dalam ekosistem perusahaan:
Tersangka TR: Menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat.
Tersangka AHK: Berperan sebagai pihak terafiliasi yang bertindak selaku konsultan bisnis BPRS.
Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik penyimpangan penyaluran pembiayaan yang melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian awal. Praktik ilegal ini terjadi sepanjang periode Mei 2018 hingga September 2021. OJK mencatat terdapat 21 fasilitas pembiayaan bermasalah yang mengalir kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian finansial mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum penyerahan Tahap II, penyidik OJK sudah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima ketetapan status berkas lengkap (P-21) pada 11 November 2026. Penanganan perkara ini bergulir dari hasil pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga bermuara pada tahap penyidikan secara mendalam.
Atas perbuatan tersebut, penyidik OJK menetapkan jerat pasal sesuai payung hukum Perbankan Syariah:
Tersangka TR: Disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a atau Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Tersangka AHK: Disangkakan melanggar Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) pada payung hukum yang sama, dengan tetap memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK memastikan akan terus menjalin koordinasi ketat dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia, agar penanganan tindak pidana sektor keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.