[OPINI] Pajak Penghasilan Pegawai Magang Ditanggung Pemerintah, Pesan Optimisme Negara!

Program pemagangan selama ini menjadi jembatan penting antara dunia kampus dan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan klasik berupa kesenjangan keterampilan dan minimnya pengalaman praktis. Negara hadir melalui skema bantuan pemerintah untuk memastikan para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja yang relevan sekaligus tetap memiliki daya beli yang memadai selama masa transisi tersebut.

Di dalam regulasi ini ditegaskan bahwa penghasilan yang diterima peserta pemagangan tetap merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun pajak tersebut ditanggung pemerintah untuk periode Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026. Artinya, negara tidak menghapus kewajiban perpajakan, tetapi mengambil alih bebannya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, edukasi kepatuhan pajak sejak dini, dan perlindungan ekonomi bagi generasi muda.

Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP ini memberikan manfaat langsung yang terukur. Peserta magang tetap menerima uang saku secara utuh karena pajak yang seharusnya dipotong dibayarkan tunai oleh pemerintah. Dengan demikian, insentif ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar meningkatkan penghasilan bersih yang diterima peserta.

Langkah ini juga selaras dengan prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Banyak peserta magang yang secara tahunan bahkan belum melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Regulasi ini memberikan kejelasan bahwa peserta yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Penyederhanaan ini penting agar generasi muda tidak terbebani prosedur yang belum tentu relevan dengan kapasitas ekonominya.

Dari sisi tata kelola, aturan ini tetap menjaga disiplin administrasi. Instansi pemerintah sebagai pemotong pajak wajib menyampaikan laporan realisasi setiap masa pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme pelaporan yang rinci menunjukkan bahwa insentif fiskal tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan pengawasan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah subsidi pajak tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, kebijakan ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan instrumen fiskal sebagai alat stabilisasi dan akselerasi ekonomi. Insentif pajak tidak hanya diberikan kepada dunia usaha, tetapi juga diarahkan langsung kepada individu yang sedang membangun kapasitas diri. Investasi pada manusia adalah fondasi pertumbuhan jangka panjang, dan kebijakan ini menegaskan komitmen tersebut.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, keberanian pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menanggung pajak peserta magang patut diapresiasi. Ini adalah pesan optimisme bahwa negara percaya pada potensi generasi muda dan bersedia berbagi risiko dalam proses transisi menuju dunia kerja.

Pada akhirnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui regulasi ini tidak hanya mengatur pajak, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran kerja yang lebih inklusif. Ketika kebijakan fiskal dipadukan dengan program peningkatan kompetensi, yang lahir bukan sekadar angka penerimaan atau belanja negara, melainkan peluang nyata bagi anak bangsa untuk tumbuh, berdaya, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Kebijakan PPh 21 DTP bagi peserta pemagangan adalah contoh bahwa pajak dapat menjadi instrumen empati sosial tanpa kehilangan disiplin fiskal. Dalam konteks ini, perpajakan bukan sekadar kewajiban, melainkan sarana negara menghadirkan keadilan dan harapan.