Boyolali, IDN Times - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengungkapkan masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Boyolali yang belum mendapatkan akses permodalan melalui perbankan.
Sebagian di antara mereka juga enggan mengajukan kredit ke bank karena tidak mau ribet untuk proses pengajuan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, Karsino, mengatakan masih minimnya pelaku UMKM yang enggan mencari permodalan di perbankkan karena tidak ingin berbelit-belit. Selain itu, edukasi masyarakat terkait kredit usaha rakyat (KUR) juga tergolong belum merata.
"Pelaku UMKM kebanyakan tidak mau berbelit-belit sehingga mereka enggan untuk mengajukan kredit ke bank. Selain itu dari pihak bank nya sendiri juga belum maksimal untuk menyalurkan kredit ke pelaku UKM," ujarnya saat acara Sosialisasi Program KUR dan Lembaga Keuangan untuk Kredit Usaha Rakyat yang diselenggarakan Bale Rakyat Aria Bima dan Yayasan Bangun Watak di Front One, Boyolali, Jumat (30/9/2022).
Di Boyolali ada sekitar 8.000 UMKM yang terdaftar di Disdagperin. Menurut Karsino, tak lebih dari separuh yang memanfaatkan KUR. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 banyak UMKM yang tutup dan gulung tikar.
"Data tidak statis selalu dinamis, dulu sebelum pandemi jumlahnya banyak tetapi saat pandemi hilang dan sekarang sudah mulai banyak lagi," jelasnya lagi.
Sementara itu salah satu pelaku UKM asal Boyolali, Muhammad Nusron mengaku dirinya belum mendapatkan akses KUR dan perbankan. Perajin menuman jahe ini mengaku sudah datang di salah satu bank, namun kouta KUR sudah habis, selain itu proses yang berbelit-belit dan banyak persyarakatan.
"Saat saya datang ke salah satu bank ternyata kuotanya habis, terus ya gak jadi pinjam. Niatnya mau pinjam modal Rp10 juta," ujarnya.
Terkait program KUR tersebut pihaknya tertarik untuk mengajukan tetapi ragu karena prosesnya berbelit dan biaya administrasi yang tinggi. Sehingga tidak mendapatkan nominal sebesar yang diajukan karena harus dipotong administrasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima meminta kepada pelaku UKM untuk melihat pasar yang terus berubah. Di era teknologi seperti saat ini, pilihan bagi konsumen semakin banyak.
"Misal produk makanan, konsumen juga pasti akan melihat kemasannya juga. Selain itu di promosinya, bisa juga ada proses pembuatannya," papar politisi PDIP itu.
Sehingga konsumen bisa memilih produk yang sehat,enak dan murah. Dirinya juga menghimbau kepada pelaku UKM untuk memanfaatkan program KUR dari pemerintah.
"Saat awal Presiden Jokowi menjadi presiden, bunga KUR 19 persen kemudian turun secara bertahap hingga saat ini menjadi 6 persen," katanya.
Menurut Aria Bima, pelaku usaha yang sudah mengakses KUR diharapkan mulai menghitung keuangan dengan bunga normal. Sehingga bisa menghitung ongkos produksi dengan realistis. "Pelaku UMKM tetap menghitung nyicil bunga itu 12-14 persen tidak 6 persen. Selain itu juga untuk upah tenaga kerja juga harus dihitung realistis. Sehingga bisa tahu untung atau rugi," katanya lagi.